DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN KEWENANGAN SEKOLAH

5

April 29, 2009 by kamalfuadi


Pendahuluan

Kebijakan Majamen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan pendidikan yang dipilih dengan tujuan untuk memandirikan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan dengan menerapkan pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan, manajemen yang transparan dan dengan melibatkan peran serta masyarakat (BP3). Dalam implementasinya, kebijakan MBS memerlukan kesiapan sumber daya manusia (Kepala Sekolah, Guru dan BP3), sarana prasarana dan pembiayaan.

Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengelolah dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu yang berbasis sekolah. Pendekatan inilah yang dikenal dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based quality management/school based quality improvement).

Desentralisasi Pendidikan dan Kewenangan Sekolah

Otonomi daerah di bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Pemeritah pusat hanya menangani penetapan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar nasional, penetapan standar materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan penerimaan, perpindahan dan sertivikasi siswa, kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif. Untuk propinsi, kewenangan terbatas pada penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu, dan penyediaan bantuan pengadaan buku mata pelajaran pokok/modul pendidikan bagi siswa.

Semua urusan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan propinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah tingkat II. Ini berarti bahwa tugas dan beban PEMDA tingkat II dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan berat terutama bagi daerah yang capacity building dan sumberdaya pendidikannya kurang. Karena itu, otonomi daerah bidang pendidikan bukan hanya ditujukan bagi daerah tingkat II tetapi juga dibebankan bagi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan terdepan dan dikontrol oleh stakeholders pendidikan (orangtua, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri, Dewan Perwakilan Rakyat, serta LSM pendidikan).

Sebagai Konsekuensi kebijakan ini, maka pelaksanaan konsepesi school-based Management (Manajemen Berbasis Sekolah) dan community-based education(pendidikan berbasis masyarakat) merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam era otonomi daerah. School-based management sebagai konsepsi dasar manajemen pendidikan masa kini merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan dan kepercayaan yang luas lagi, sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah. Mencari, mengembangkan, dan mendayagunakan resources pendidikan yang tersedia, dan memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan. Sebagian besar sekolah swasta sebenarnya telah melaksanakan konsepsi ini walaupun sebagian dari mereka masih perlu meningkatkan diri dalam upaya mencapai produktivitas sekolah yang diinginkan[1].

Konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah muncul dalam kerangka pendekatan manajemen berbasis sekolah. Pada hakekatnya MBS akan membawa kemajuan dalam dua area yang saling tergantung, yaitu, pertama, kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa-orang tua, siswa dan masyarakat. Kedua, kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi[2].

Model MBS menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang berdampak terhadap kinerja sekolah. Keinerja sekolah akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah yang menyangkut pengembangan kurikulum. Namun demikian, dalam merumuskan kebijakan, sekolah mengacu kepada kebijakan pusat dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dari local state melalui dewan sekolah (school council)[3].

Dewan Sekolah dan BP3

Upaya peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan mutu sekolah dikukuhkan dengan mencantumkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dalam bagian ketiga pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional[4].

Dasar hukum utama pembentukan Komite Sekolah untuk pertama kalinya adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Rumusan Propenas tentang pembentukan Komite Sekolah kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 yang merupakan acuan utama pembentukan Komite Sekolah. Disebutkan sebagai acuan karena pembentukan Komite Sekolah di berbagai satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Demikian pula sebutan Komite Sekolah dapat berbeda di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan[5]. Namun demikian ada prinsip yang harus difahami dalam pembentukan Komite Sekolah.Secara terinci pelaksanaan pasal 56 UU ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002[6]. Prinsip yang dimaksud adalah transparan, akuntabel dan demokratis.

Kita sudah lama mendengar istilah BP3 yang biasanya lembaga tersebut hanya terdiri dari para orang tua murid yang ada di sekolah tersebut. Dalam kurun waktu beberapa puluh tahun, BP3 belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan beberapa sebab[7]:

1. BP3 dipersepsikan sebagian masyarakat sekolah terbatas pada pengumpulan dana pendidikan dari orang tua siswaa

2. belum optimalnya peran dan fungsi pengurus sesuai struktur BP3 yang ada

3. BP3 belum terlibat langsung merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan sekolah

4. pendelegasian pengelolaan keuangan BP3 kepada pihak sekolah (Kepala Sekolah dan Guru), seharusnya dikelola oleh pengurus BP3 atau yang ditunjuk, tetapi bukan dari pihak sekolah. Hal tersebut dimaksudkan agar Kepala Sekolah dan Guru dapat berkonsentrasi penuh dalam pengembangan program pengembangan pembelajaran yang semakin berkualitas di sekolah.

5. kurang tersosialisasi ketentuan mengenai peran dan fungsi BP3, sehingga pengurus BP3 mengalami kesulitan dalam mengembangkan programnya

6. sekolah dan BP3 belum membangun budaya kemitraan yang khas untuk mencapai kulitas pelayanan kepada peserta didik yang bermuara pada kualitas hasil

Meskipun dalam acuan pembentukan Komite Sekolah dinyatakan bahwa BP3 atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi dan perannya menjadi komite sekolah, namun keanggotaan BP3 harus disesuaikan dengan struktur organisasi Komite Sekolah yang terdiri dari unsur masyarakat (orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/industri; organisasi profesi tenaga kependidikan; wakil alumni; wakil peserta didik) dan unsur dewan guru atau pengurus yayasan. Di samping itu jumlah anggotanya harus dan minimal 9 orang.

Pasal 56 UU no. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS menyebutkan[8]:

  1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
  2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
  3. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada

tingkat satuan pendidikan.

4. Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam ketentuan mengenai PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah), disebutkan bahwa peran dan fungsi komite sekolah adalah[9]:

Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;

4. Mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutulhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

a. kebijakan dan program pendidikan;

b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);

c. kriteria kinerja satuan pendidikan;

d. kriteria tenaga kependidikan;

e. kriteria fasilitas pendidikan; dan

f. hal‑hal lain yang terkait dengan pendidikan;

5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataaln pendidikan;

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;

7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Dewan sekolah (komite sekolah) memiliki peran: menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik untuk pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, visi dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah, menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, menyatukan seluruh komponen sekolah. Pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator antara kebijakan pemda kepada masing-masing sekolah antara lain menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam menerjemahkan visi pemda. Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dan staf pemda[10].

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.

Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (Persatuan Orang Tua dan Guru)[11], tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Sejak pertengahan tahun 2002 wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Perbedaan yang prinsip antara BP3 dengan komite sekolah adalah dalam peran dan fungsi, keanggotaan serta dalam pemilihan dan pembentukan kepengurusan[12].

Peran Orang Tua dalam Pengembangan Sekolah

Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep MBS adalah pemberdayaan partisipasi para orangtua dan masyarakat. Sekolah memiliki fungsi subsider, fungsi primer pendidikan ada pada orangtua.

Menurut Cheng (1989), sebagaimana dikutip Nurkolis, ada dua bentuk pendekatan untuk mengajak orangtua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan school based dengan cara mengajar orangtua siswa datang kesekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru orangtua dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. Kedua, pendekatan home based, yaitu orangtua membantu anaknya belajar dirumah dan guru berkunjung ke rumah[13]. Sedangkan, peran masyarakat bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dengan menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib serta menjalankan kontrol sosial di sekolah. Peran tokoh-tokoh masyarakat dengan jalan menjadi penggerak, informan dan penghubung, koordinator dan pengusul.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah), lampiran modul pengembangan peran komite sekolah bisa diakses di http://www.mbs-sd.org/gambar/gambar_diklat/paket_lanjutan/PktLnjt_Unit2_KomiteSekolah.doc

Fattah, Nanang, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah, Bandung: Pusataka Bani Quraisy, 2004.

Feiby Ismail, Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan, Jurnal IQRO, Volume 5, Januari-Juni 2008, bisa di akses di http://jurnaliqro.files.wordpress.com/2008/08/01-eby-1-12.pdf.

Haryadi, Yadi, et. al., Pemberdayaan Komite Sekolah: Bahan Pelatihan untuk Fasilitator Inti Komite Sekolah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Modul 1:Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, hal. 9, bisa diakses di http://www.disdik-kotasmg.org/v8/images/komsek/modul1.doc

Indra Djati Sidi, Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan, Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan, Vol. 3, No. 1/2001.

Masganti Sit, Peran Majelis Madrasah dalam Peningkatan Mutu Madrasah, jurnal Analytica Islamica, Vol. 6, No. 1, 2004, hal. 90-91, bisa diakses di http://www.analytica-pps.com/file/61PDF/61masganti.pdf.

Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.

Sujanto, Bedjo, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Jakarta: Sagung Seto, 2007.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


[1]Indra Djati Sidi, Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan, Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan, Vol. 3, No. 1/2001

[2]Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003, hal. 81.

[3]Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah, Bandung: Pusataka Bani Quraisy, 2004, hal. 65.

[4]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[5]Yadi Haryadi, et. al., Pemberdayaan Komite Sekolah: Bahan Pelatihan untuk Fasilitator Inti Komite Sekolah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Modul 1:Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, hal. 9, bisa diakses di http://www.disdik-kotasmg.org/v8/images/komsek/modul1.doc

[6]Masganti Sit, Peran Majelis Madrasah dalam Peningkatan Mutu Madrasah, jurnal Analytica Islamica, Vol. 6, No. 1, 2004, hal. 90-91, bisa diakses di http://www.analytica-pps.com/file/61PDF/61masganti.pdf

[7]Nanang Fattah, hal. 148.

[8]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[9]Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Jakarta: Sagung Seto, 2007, hal. 61-66. lihat juga PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah), lampiran modul pengembangan peran komite sekolah, bisa diakses di http://www.mbs-d.org/gambar/gambar_diklat/paket_lanjutan/PktLnjt_Unit2_KomiteSekolah.doc

[10] Feiby Ismail, Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan, Jurnal IQRO, Volume 5, Januari-Juni 2008, hal. 10. bisa di akses di http://jurnaliqro.files.wordpress.com/2008/08/01-eby-1-12.pdf

[11]Nanang Fattah menyebutkan bahwa istilah POMG masih digunakan sebelum tahun 1974. tahun 1974, POMG dibubarkan dan dibentuk suatu badan yang dikenal dengan BP3. Badan ini lahir berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri RI No. 17/0/1974 dan Nomor 29 Tahun 1974/0.1974, tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). SKB tersebut ditindak lanjuti dengan surat edaran PUOD/17/1/1982 nomor 5306.MPK/78 tanggal 9 Februari 1978 tentang iuran BP3. lihat Nanang Fattah, hal. 147.

[12] Yadi Haryadi, et. al., Pemberdayaan Komite Sekolah: Bahan Pelatihan untuk Fasilitator Inti Komite Sekolah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal. 15.

[13] Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi,hal. 126.

About these ads

5 thoughts on “DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN KEWENANGAN SEKOLAH

  1. heri says:

    hmm..yup, kira2 aplikasinya udah belom ya?
    banyak sekali wacana utk memajukan pendidikan di Indonesia… smoga not only as a discussion or reasearch, discourse, etc… but apllicable..
    eniwei good paper… ^-^

  2. oki dermawan says:

    mas kamal.. selamat ya tulisan nya bagus, nanti ajarin buat blog nya boleh???

  3. kamalfuadi says:

    wah….pak Oki nyasar ke sini, terima kasih pak, saya masih belajar kok pak

  4. wah tulisanyaa saya kopi yah pak mau tak baca-baca…… makassih infonya

  5. kamalfuadi says:

    siap pak, silakan dimanfaatkan :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kamal Fuadi

April 2009
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Nyasar

  • 132,970 hits
free counters
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers

%d bloggers like this: