Reformasi Birokrasi Kemendikbud dan Nasib Guru

Leave a comment

November 10, 2012 by kamalfuadi


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) secara resmi dihapus dari struktur Kementerian Pendidikan Nasional. Keputusan pemerintah untuk menghapus Ditjen PMPTK dinilai akan semakin memperlambat proses sertifikasi pendidik. Penghapusan tersebut akan menjadi bumerang yang menghalangi perjalanan proses sertifikasi pendidik yang selama ini belum maksimal dilaksanakan. Alih alih menjadi solusi di tengah berbagai permasalahan terkait sertifikasi pendidik, penghapusan Ditjen PMPTK dinilai malah menjadikan pemerintah sebagai pihak yang mengatasi masalah dengan masalah.

Namun demikian, penghapusan Ditjen PMPTK ternyata dinyatakan pemerintah sebagai langkah strategis dalam rangka reformasi birokrasi. Penghapusan ini hanyalah salah satu di antara beberapa langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Pemerintah menilai bahwa urusan sertifikasi di samping harus menjadi urusan suatu badan atau lembaga khusus, juga harus menjadi urusan masing-masing direktorat yang menangani pendidikan di setiap jenjang.

Penambahan beberapa struktur baru di masing-masing direktorat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian target pendidikan yang masih jauh panggang dari api. Dengan melakukan penambahan tersebut pemerintah meyakini bahwa target pencapaian pendidikan dapat diraih dengan maksimal. Beberapa masalah seperti tumpang tindih tugas dan fungsi tiap unit kerja yang selama ini terjadi dan menyebabkan saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah dan saling berebut anggaran serta kegiatan diharapkan dapat diatasi dengan langkah reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Reformasi birokrasi memang tidak hanya menjadi agenda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian dan Departemen lain juga melakukan agenda yang sama. Agaknya ada semacam itikad baik pemerintah kabinet baru untuk melakukan beberapa pembenahan dalam rangka meningkatkan kerja dan memperbaiki citra birokrasi yang selama ini diberi stigma kompleks lagi bertele-tele. Reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya bertujuan sebagai upaya peningkatan kinerja dan perbaikan citra birokrasi pendidikan. Namun lebih jauh reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga merupakan harapan adanya perbaikan mutu pendidikan lewat kebijakan-kebijakan dan implementasi program.

Perjalanan peran yang dimainkan oleh Ditjen PMPTK selama ini memang tidak mulus. Besaran jumlah guru dan luasnya jangkauan yang harus dirangkul Ditjen PMPTK menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Dengan demikian Pekerjaan Rumah (PR) Kemendiknas lumayan berat. Dapat dikatakan bahwa penghapusan Ditjen PMPTK merupakan upaya pemerintah untuk menyerahkan urusan sertifikasi kepada ahlinya. Urusan sertifikasi guru pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas akan diserahkan pada direktorat yang sesuai. Tanggung jawab sertifikasi yang selama ini diampu oleh Ditjen PMPTK dinilai sebagai tanggung jawab yang berat dengan hasil yang belum – untuk tidak mengatakan tidak – sesuai harapan. Dengan menyerahkan urusan sertifikasi kepada masing-masing direktorat yang bersangkutan, maka diharapkan target pencapaian sertifikasi serta kualitas output guru sertifikasi dapat lebih ditingkatkan.

Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemendikbud merupakan upaya pendekatan kepada tujuan (goal attainment approach), sebagaimana dinyatakan Robbins, peningkatan mutu pendidikan, jika dilihat dari sisi tujuan. Dengan kata lain prinsip Management By Objective (MBO) menjadi titik tekan dari upaya pemerintah. Restrukturisasi – kalau tidak ingin mengatakan reformasi – merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Desain pencapaian tujuan merupakan salah satu upaya efisiensi dan efektivitas organisasi. Penghapusan Ditjen PMPTK dan pengalihan tugas sertifikasi kepada direktorat yang berwenang diharapkan dapat menjadikan upaya sertifikasi menjadi lebih efisien dan efektif.

Pada saat Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, dibentuklah direktorat jenderal baru dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) tanggal 5 Juli 2005. Permendiknas tersebut menindaklanjuti Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1061/M.PAN/6/2005 tanggal 6 Juni 2005 yang mengesahkan pembentukan Ditjen PMPTK.

Sejak Ditjen PMPTK terbentuk, pendidik dan tenaga kependidikan ditangani dalam satu institusi eselon I. Pada masa sebelumnya, urusan pendidik dan tenaga kependidikan terpilah-pilah di sejumlah direktorat yang bernaung di bawah direktorat jenderal yang berbeda-beda. Ketika itu, pendidik dan tenaga kependidikan ditangani Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal ditangani Direktorat Tenaga Teknis, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah.

Reformasi birokrasi telah menghapus Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMTPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional menjelaskan secara rinci susunan organisasi Kemdiknas. Salah satu yang baru dalam organisasi Kemdiknas adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP).

Penghapusan ini mengundang reaksi berbagai pihak. Penghapusan Ditjen PMPTK dinilai sebagai sebuah langkah kemunduran. Penilaian semacam ini mendominasi sebagian besar respon sehingga seolah mewakili suara mayoritas. Keputusan menghapus Ditjen PMPTK hadir tatkala proses sertifikasi, yang merupakan tugas Ditjen PMPTK, masih belum selesai. Belum ditambah rentetan masalah terkait sertifikasi.

Pengusulan pembelahan Ditjen Mandikdasmen menjadi Ditjen  Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah disertai dengan pengusulan pembubaran Ditjen PMPTK merupakan intrik yang menerapkan teori peluang.

1)  Pembubaran Ditjen PMPTK akan menyelamatkan usulan gagasan pembelahan Ditjen Mandikdasmen karena akan menyebabkan jumlah Eselon 1 di Kemendiknas tetap 6 unit sesuai ketentuan Kemeng PAN tentang SOTK, yaitu: Setjen, Balitbang, Ditjen Diktik, Ditjen Pendidikan dasar, Ditjen Pendidikan Menengah, dan Ditjen PLS.

2)  Dengan dibubarnya Ditjen PMPTK maka pembinaan guru ditekan ke tingkat Eselon 2 dan bersifat administratif ketenagaan dan semua dana penataran guru dan tendik lainnya menjadi porsi kedua Ditjen baru.

Para pengelola Ditjen Mandikdasmen, tidak mampu mengembangkan program ‘manajemen pendidikan dasar dan menengah’ tanpa penataran guru. Padahal, mereka ‘tidak punya kewenangan untuk mengelola dana’ dan menyelenggarakan kegiatan diklat guru dan tendik lainnya. Seharusnya Ditjen Mandikdasmen hanya mengembangkan ‘perangkat lunak manajemen’  untuk mengawal dan memfasilitasi implementasi Undang-Undang pendidikan dan standar pendidikan. Sementara itu, Ditjen PMPTK mengawal dan memfasilitasi penerapan kebijakan dan standarisasi guru dan bersama asosiasi profesi membina profesionalisme guru. Artinya, sesuai dengan jiwa otonomi daerah, operasionalisasi dan implementasi undang-undang, kebijakan nasional, dan standarisasi merupakan tanggung-jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sebenarnya, pembubaran Ditjen PMPTK dan kembalinya pengelolaan guru ke unit setingkat eselon 2 menurunkan posisi tawar masyarakat guru. Padahal, di lain sisi guru adalah masyarakat profesi yang tidak hanya dikelola pelaksanaan tugas dan fasilitasnya, tetapi juga dibina kehidupan profesinya. PGRI juga akan menghadapi kesulitan untuk duduk sejajar dengan unsur Kemdikbud yang memiliki kapasitas membuat kebijakan untuk membahas permasalahan pembinaan profesi guru secara menyeluruh.

Salah satu tuntutan masyarakat guru yang dikemukakan dalam demo di depan Kantor Mendiknas pada hari Selasa Tanggal 11 Mei 2010 adalah didirikannya sebuah badan urusan guru yang dikelola oleh sebuah unit setingkat Eselon 1 agar diperoleh minimal tiga keuntungan. 1) unit tersebut akan memiliki kewenangan membuat rancangan kebijakan. 2) unit mempunyai akses langsung ke Mendiknas sehingga memperpendek jalur birokrasi dan usulan anggaran tidak menjadi bagian dari usulan anggaran unit lain. 3) karena bersifat badan, lembaga ini lebih bersifat fungsional daripada struktural sehingga dapat difokuskan pada pembinaan profesionalisme guru dan bermitra dengan aosiassi profesi termasuk PGRI.

Tanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan kini tidak ditangani oleh satu institusi eselon I seperti halnya era Ditjen PMPTK. Badan PSDMP dan PMP bertugas menyusun kebijakan teknis dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, menangani proses sertifikasi guru, evaluasi kinerja guru, peningkatan kinerja guru, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga laboran, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah. Pengembangan SDM pendidikan secara khusus ditangani Pusat Pengembangan Profesi Pendidik (Pusbang Prodik) dan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbang Tendik). Sedangkan penjaminan mutu ditangani Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan. Badan PSDMP dan PMP juga dibantu oleh tiga unit pelaksana teknis yakni Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS).

Sedangkan terkait perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh sejumlah direktorat yakni Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Badan PSDMP dan PMP juga membawahi pengembangan profesionalitas tenaga pimpinan pegawai di lingkungan Kemdikbud. Peran ini dulu dijalankan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemdikbud. Bidang lain yang menjadi kewenangan Badan PSDMP dan PMP adalah penjaminan mutu pendidikan.

Kedekatan cakupan kerja Badan PSDMP dan PMP dengan direktorat terkait membutuhkan penyelarasan. Badan PSDMP dan PMP lebih fokus pada penyusunan standar, mekanisme dan prosedur pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Direktorat terkait fokus pada sistem perencanaan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang penyelenggaraannya berdasarkan produk hasil Badan PSDMP dan PMP. Dengan demikian, Badan PSDMP dan PMP melaksanakan sebagian tugas dan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Ditjen PMPTK.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Penumpang

PICTORIAL

No Instagram images were found.

November 2012
M T W T F S S
« Oct   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nyasar

  • 122,113 hits

Traffic

free counters
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: