Membangun Kampus Inklusif, Menuju Kampus Ramah dan Non-Diskriminatif bagi Penyandang Disabilitas*

*Meraih Juara Pertama dalam Lomba Menulis untuk Mahasiswa Se-Jabodetabek yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Netra dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) serta didukung oleh DPP Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), The International Council of Education for People with Visual Impairment (ICEVI) dan The Nippon Foundation (TNF)

Oleh: Kamal Fuadi (Mahasiswa KI-Manajemen Pendidikan FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen tinggi dalam pendidikan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan pencantuman upaya pencerdasan bangsa dalam konstitusi tertinggi negara. Sebagai manifestasi komitmen, pemerintah menyelenggarakan pendidikan untuk semua warga dari mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Pemerintah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan agar dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Dalam kerangka tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu-individu. Warga negara normal (baca: tidak menyandang disabilitas) diberikan akses untuk mengenyam pendidikan. Pun dengan warga negara yang tidak normal (baca: penyandang disabilitas) diberikan akses serupa. Namun demikian, warga negara penyandang disabilitas belum diberi akses mengenyam pendidikan tinggi secara maksimal. Untuk itulah tulisan singkat ini menelaah tentang penyelenggaraan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas serta strategi mewujudkan kampus yang ramah dan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas.

 

Penghapusan Ditjen PMPTK dan Reformasi Birokrasi Kemendiknas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) secara resmi dihapus dari Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Penghapusan ini mengundang reaksi berbagai pihak. Penghapusan Ditjen PMPTK dinilai sebagai sebuah langkah kemunduran. Penilaian semacam ini memang terlihat mendominasi sebagian besar respon sehingga seolah mewakili suara mayoritas. Keputusan untuk menghapus Ditjen PMPTK hadir tatkala proses sertifikasi, yang merupakan tugas Ditjen PMPTK, masih belum selesai. Belum ditambah rentetan masalah terkait sertifikasi yang juga menjadi tanggung jawab Ditjen PMPTK.

Salah satu pihak yang getol menyuarakan penentangan mengenai penghapusan Ditjen PMPTK ini adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pada Selasa, 11 Mei 2010 PGRI mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. PGRI sendiri mengusulkan pembentukan badan otonom yang bertugas mengelola mutu guru dan tenaga honorer kependidikan. PGRI beralasan bahwa penghapusan Ditjen PMPTK merupakan upaya sistematis untuk meminggirkan guru dan tenaga kependidikan. Apalagi penghapusan tersebut dilakukan pasca pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) 2010 yang mengalami penurunan (Seputar Indonesia Rabu, 12 Mei 2010).

Keputusan pemerintah untuk menghapus Ditjen PMPTK dinilai akan semakin memperlambat proses sertifikasi pendidik. Penghapusan tersebut akan menjadi bumerang yang menghalangi perjalanan proses sertifikasi pendidik yang selama ini dinilai belum secara maksimal dilaksanakan pemerintah. Alih-alih menjadi solusi di tengah berbagai permasalahan terkait sertifikasi pendidik, penghapusan Ditjen PMPTK seakan menjadikan pemerintah sebagai pihak yang mengatasi masalah dengan masalah.

 

ENTERPRENEURSHIP IS A MUST

Kalimat diataslah yang kiranya saya anggap tepat untuk merepresentasikan adanya keinginan yang sangat mengakar dalam masyarakat untuk dapat keluar dari belitan kompleksitas permasalahan seputar perekonomian, pengangguran dan segudang masalah lain yang dihadapi bangsa Indonesia.
Dimana-mana selalu terdapat semacam kampanye untuk menggalakkan aktivitas entrepreneurship menjadi semacam “agama” baru yang harus dielu-elukan dan ditanamkan dalam diri masing-masing warga Indonesia.
Sebutlah permasalahan yang selalu menjadi perbincangan selepas seremoni wisuda perguruan tinggi adalah bertambah banyaknya jumlah pengangguran intelektual yang dimiliki bangsa ini. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan wilayah kerja menjadi hal yang perlu digarisbawahi. Sebagai salah satu upaya menekan dan kalau bisa menghilangkan jumlah pengangguran ini adalah dengan secara masif menggalakkan kampanye entrepreneurship.

 

One Spirit One Nation; Road to Pesta Blogger 2009

Hajatan besar para penggiat blog tanah air sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Panitia sudah mulai mempersiapkan acara Pesta Blogger tahun 2009 yang merupakan hajatan ketiga semenjak pertama kali diadakan pada tahun 2007. Tema Pesta Blogger 2007 adalah “Suara Baru Indonesia”. Tema Pesta Blogger 2007 dipilih karena pesta ini diharapkan akan menjadi wadah pertemuan dan diskusi bagi para blogger untuk bersama-sama menciptakan iklim nge-blog yang positif di Indonesia; sehingga blog dapat menjadi media ekspresi baru yang mampu menyuarakan pikiran, pendapat, dan perasaan para blogger Indonesia. Tema Pesta Blogger 2008 adalah “Blogging for Society”. Tema ini dipilih untuk memacu semangat para blogger sehingga dapat menggunakan media blog sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap masyarakat. Tahun 2009, Pesta Blogger mengangkat tema yang memiliki nilai filosofis tinggi. Tema “One Spirit One Nation” sangat menjiwai nilai-nilai yang tersurat dalam Pancasila. Jika dikaitkan dengan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, tema Pesta Blogger akan menemukan momentumnya. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan bahasa tetap merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Melahirkan Pekerja dari Sekolah

Setiap Senin malam, salah satu televisi swasta di tanah air menayangkan salah satu program bermutu dan mencerdaskan. Program tersebut selalu menghadirkan pemegang kebijakan publik (pemerintah) untuk didaulat berbicara dan mempertanggung jawabkan jabatan yang mereka emban kepada rakyat. Program tersebut diberi nama Atas Nama Rakyat. Senin 27 April 2009, Atas Nama Rakyat kembali hadir meyapa di televisi dengan menghadirkan salah satu menteri dalam jajaran kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Pejabat pemerintah yang dihadirkan adalah Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof. Dr. Bambang Sudibyo.

Salah satu yang menjadi pembicaraan antara Karni Ilyas dengan Bambang Sudibyo adalah mengenai rencana pemerintah untuk menggalakkan penyelenggaran pendidikan dalam bentuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Mendiknas menyatakan keinginan pemerintah untuk membalik keadaan menjadi 2:1. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlahnya 2:1 dibandingkan dengan jumlah SMK, maka pemerintah mencanangkan agar jumlah SMK menjadi 2:1 dibanding SMA. Jika memang demikian, tampaknya pemerintah memang menginginkan agar lulusan-lulusan sekolah manjadi lulusan yang siap pakai dan siap kerja. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperbanyak SMK-SMK di seluruh indonesia.

Tuntutan untuk melahirkan lulusan siap pakai merupakan hal yang menggejala di era globalisasi dan pasar bebas. Pertama, Dunia kerja menuntut sekolah untuk dapat menyiapkan lulusan yang dapat diandalkan di dunia kerja. Banyak pihak yang mengistilahkan paradigma pendidikan yang memenuhi tuntutan dunia kerja dengan istilah paradigma pabrik. Epistemologi yang mendasari paradigma pendidikan seperti ini adalah epistema ekonomi. Ada lagi yang mengistilahkannya dengan model pendidikan kapitalis. Dalam teori yang seiring dipakai, pendidikan yang demikian mendasarkan pelaksanaannya pada teori human capital atau human investment.

 

Kecurangan dan Dilema dalam Ujian Nasional

Senin, 20 April 2009 menjadi hari pertama penentuan keberhasilan belajar siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat. Minggu selanjutnya, 27 April 2009, giliran siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat untuk kembali menghadapi detik-detik terakhir paling menentukan selama masa sekolah mereka. Rentang masa sekolah selama tiga tahun akan ditentukan lulus atau tidaknya hanya dalam hitungan jam pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Penentuan kelulusan UN dianggap oleh banyak orang sebagai hal yang sangat memberatkan dan tidak adil. Selama tiga tahun bersekolah dan telah menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit kemudian harus menghadapi keputusan final yang didasarkan pada ujian akhir tersebut.

Ujian akhir memang hampir selalu menuai protes dari banyak pihak yang selalu memperhatikan pelaksanaan pendidikan. Mulai dari yang melihatnya secara yuridis dengan memperhatikan berbagai kejanggalan yang terdapat dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan hingga yang menggugat pengabaian pemerintah terhadap psikologi siswa-siswi peserta ujian. Protes-protes tersebut merupakan protes multiperspektif karena permasalahan mengenai UN merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Protes yang disampaikanpun tidak hanya sekedar bersuara di depan publik atau hanya sekedar gumaman di mulut. 21 Mei 2007 menjadi hari bersejarah dimana gugatan warga negara (citizen lawsuit) untuk mengubah kebijakan Ujian Nasional oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dikabulkan. Majelis hakim menolak eksepsi para tergugat yang terdiri atas Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Nasional dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Amar putusan yang disampaikan hakim mengamanatkan kepada para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, dan akses informasi yang lengkap di semua daerah di Indonesia, sebelum pemerintah melaksanakan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut.

 

Antara Tuntutan Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru

Keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk merespon keresahan-keresahan terhadap pertanyaan-pertanyaan kalangan pendidik terhadap nasib guru dan dosen. Pasca pengesahan dan pemberlakuan undang-undang tersebut, diharapkan dunia pendidikan akan semakin tergenjot kualitasnya dengan memperbaiki kondisi dari sisi tenaga pendidik. Kalangan pendidik, baik itu guru maupun dosen, menyambut dengan sangat baik niatan pemerintah. Hal ini disebabkan kondisi mereka yang semakin hari semakin menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah menggarap pendidikan Indonesia. Tuntutan dunia pendidikan terhadap peran guru selama ini memang sangat berat. Di sisi lain, guru adalah manusia yang harus diapresiasi. Guru juga harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya bahkan keluarganya. Hal ini akan sangat dirasakan terutama oleh orang-orang yang menjadikan profesi guru sebagai pekerjaan utama dalam rangka pemenuhan hidupnya. Desakan demi desakanpun akhirnya memaksa pemerintah untuk sesegera mungkin menyusun regulasi mengenai hal tersebut.

Namun sepertinya harapan-harapan menuju perbaikan-perbaikan dunia pendidikan Indonesia akan menemui banyak kendala. Undang-undang mengenai guru dan dosen tersebut tidak bisa dengan mulus diberlakukan. Hal ini tentu saja karena kondisi lapangan yang berbeda-beda dan besaran kompleksitas permasalahan dunia pendidikan Indonesia. Setelah undang-undang ini diberlakukanpun, masih banyak demonstrasi yang digawangi oleh guru menuntut hal-hal yang masih belum terselesaikan. Guru yang mendapat kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui jalur sertifikasi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kesejahteraan yang selama ini didamba-dambakan oleh kalangan pendidik seakan menjadi oase di tengah gurun yang tidak pernah disirami hujan selama beberapa tahun.

 

Menyoal Kajian Sosiologi Pendidikan

Menjelang berakhirnya perkuliahan semester ganjil ini, saya menemukan buku karangan Jack Demaine berjudul Contemporary Theories in the Sociology of Education di Perpustakaan Utama kampus. Hal pertama yang menarik perhatian saya untuk meminjam buku tersebut adalah judul yang langsung merujuk pada teori-teori sosiologi pendidikan. Saya tidak pernah membaca satupun buku yang mengkaji sosiologi pendidikan. Saya pernah mendapatkan mata kuliah sosiologi yang waktu itu saya pikir akan terfokus pada pembahasan mengenai sosiologi dihubungkan dengan pendidikan. Namun ternyata kajian sosiologi yang dimaksud dalam mata kuliah itu adalah kajian sosiologi an sich, tanpa dihubungkan dengan pendidikan. Menurut saya mata kuliah soiologi yang diberikan seperti itu tidak relevan dengan jurusan saya. Seharusnya sosiologi yang diberikan adalah sosiologi yang berhubungan langsung dengan pendidikan.

Membaca lembar demi lembar buku karya Jack Demaine membuat saya mengerti kecenderungan kajian pendidikan yang banyak sekali dikaji pemikir pendidikan kontemporer. Penjelasan yang dipaparkan pengarangnya sangat jelas. Jack Demaine mengklasifikasikan Paulo Freire, Ivan Illich ke dalam kategori pemikir pendidikan yang berbeda. Walaupun misalnya beberapa pemikir lain mengkategorikan Freire dan Illich secara berbeda misalnya, argumentasi yang diapaparkan Jack Demaine agaknya layak untuk dipertimbangkan.