Perjalanan menuju Entikong saya tempuh melalui perjalanan udara dari Bandara Internasional Soekarno Hatta menuju Bandara Supadio Pontianak. Perjalanan udara Jakarta-Pontianak memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dari Bandara Supadio menuju hotel terdekat menempuh waktu perjalanan 30 menit menggunakan taksi. Dari Pontianak menuju Entikong, perjalanan ditempuh dengan jalur darat menggunakan jasa travel (di Pontianak, mobil yang digunakan untuk travel juga disebut taksi). Perjalanan Pontianak-Entikong juga dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum berupa bis. Dengan waktu perjalanan yang lumayan lama, sekitar 7 jam, perjalanan dari Pontianak menuju Entikong lebih nyaman menggunakan jasa travel.

Suasana Pontianak tidak jauh dari Jakarta, sama-sama panas tetapi tidak macet. Pontianak dibelah olah salah satu sungai terbesar di Kalimantan, yaitu Sungai Kapuas. Sungai-sungai di Kalimantan cukup banyak. Maka tak heran jika Kalimantan mendapat sebutan “Pulau Seribu Sungai”.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, jalur darat menuju Entikong adalah jalur darat dengan kondisi jalan yang bagus. Jalur ini oleh masyarakat setempat disebut dengan “Jalan Provinsi”.

Dengan jatah waktu penelitian yang tidak banyak, saya tidak banyak melakukan penelusuran (lebih tepatnya jalan-jalan) di Kota Pontianak. Salah satu objek wisata yang saya kunjungi di kota ini adalah Tugu Khatulistiwa yang menandakan bahwa Pontianak dilewati garis khatulistiwa.

Kembali ke Entikong. Bertolak dari jantung Pontianak, saya tidak langsung menuju Entikong. Karena saya sudah membuat janji dengan orang di Kabupaten Sanggau, saya langsung menuju Sanggau. Perjalanan menuju Sanggau saya tempuh menggunakan jasa travel memakan waktu selama kurang lebih 6 jam. Karena harus menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan travel, keberangkatan menuju Sanggau baru terlaksana pada jam 19.00. Dan akhirnya, pada jam 01.00 saya sampai di Sanggau. Perjalanan yang cukup melelahkan, melawati hutan-hutan Kalimantan dan kondisi jalan yang cukup parah. Saya pun menginap di salah satu hotel (hotel apa losmen ya itu?) di Sanggau. Baru pada keesekoan harinya selepas sarapan saya langsung menuju Entikong menggunakan bis.

Perjalanan dari Sanggau menuju Entikong membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Bis yang saya tumpangi hampir mirip dengan Kopaja di Jakarta namun tidak dalam kondisi berdesak-desakan seperti Kopaja 510 Ciputat-Kampung Rambutan. Hari itu cuaca cerah dan lumayan panas.

Akhirnya saya sampai di pemberhentian terakhir bis. Perjalanan menuju Entikong masih harus saya tempuh menggunakan angkutan kota (angkot). Setelah perjalanan selama 30 menit, saya pun sampai di Entikong. Dari tempat turun angkot, saya langsung mencari lokasi penelitian. Selamat datang perbatasan negara.

(Tulisan ini merupakan Laporan Penelitian “Pemetaan Madrasah di Daerah Khusus” yang Diajukan Kepada Puslitbang Pendidikan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2011. Beberapa data dalam tulisan ini sengaja dihilangkan karena tidak dapat ditampilkan)

Pendahuluan

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang dalam sejarah telah melahirkan intelektual-intelektual bermoral karena nilai-nilai keagamaan sangat kental dalam sistem pendidikannya. Selain itu, madrasah juga menjadi media perjuangan untuk mempertahankan kelestarian ajaran-ajaran Islam. Untuk itulah, seharusnya, proses pembelajaran dan pendidikan di madrasah harus terus dilestarikan dan dikembangkan dengan memberikan porsi perhatian yang seimbang mengingat peran krusial yang diemban oleh madrasah. Posisi madrasah tidak dapat digantikan oleh lembaga-lembaga lain, sebab kelahiran madrasah merupakan upaya menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama. Lembaga pendidikan ini menawarkan konsep pendidikan yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Ciri khas madrasah lebih dari hanya sekadar penyajian mata pelajaran agama saja. Artinya, ciri khas tersebut bukan hanya sekadar menyajikan mata pelajaran agama Islam di dalam lembaga madrasah tetapi yang lebih penting ialah perwujudan dari nilai-nilai keislaman di dalam totalitas kehidupan madrasah. Suasana madrasah yang demikian dapat melahirkan budaya madrasah yang merupakan identitas lembaga pendidikan madrasah. Otonomi lembaga pendidikan madrasah hanya dapat dipertahankan apabila madrasah tetap mempertahankan dirinya sebagai pendidikan yang berbasis masyarakat (community-based education).

Keberadaan madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional perlu dipertahankan dan dikembangkan. Pendidikan madrasah mampu memberikan sumbangan yang signifikan jika disertai dengan metodologi modern dan Islami. Untuk itu diperlukan guru yang mampu mendidik dan mengajar dengan metodologi yang sesuai dengan tantangan zaman peserta didik. Upaya peningkatan mutu madrasah harus terus menerus dilakukan karena madrasah masih memiliki banyak ketertinggalan terutama jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Masuknya madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi antara lain dimulainya suatu pola pembinaan mengikuti ukuran yang mengacu pada sekolah pemerintah. Banyak madrasah yang saat ini sudah mencapai, bahkan melebihi, standar yang telah ditetapkan pemerintah. Namun lebih banyak lagi madrasah yang masih jauh di bawah standar pemerintah. Saat ini madrasah sedang berbenah untuk mengejar ketertinggalan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan patut disyukuri karena dapat berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Dalam rangka mencapai kualitas tersebut, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hendaknya dimulai dengan upaya membangun komitmen bersama dan diorientasikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Tantangan yang dihadapi madrasah dalam menjalankan misinya tidaklah kecil. Pertama, perubahan orientasi pendidikan masyarakat. Persiapan menuju era industrialisasi telah menyebabkan orientasi pendidikan masyarakat berubah dari ”belajar untuk mencari ilmu” menjadi ”belajar sebagai persiapan memperoleh pekerjaan”. Perubahan orientasi ini membuat sekolah umum, yang memberikan pendidikan umum lebih banyak, lebih menarik minat orang tua daripada pesantren atau madrasah. Kedua, pendidikan umum di mata masyarakat pada umumnya lebih diutamakan daripada pendidikan keagamaan. Madrasah yang semula mengutamakan pelajaran agama daripada pelajaran umum, sering menjadi pontang panting mengejar ketertinggalan mereka dari sekolah umum di bidang pelajaran umum. Ketiga, kualitas layanan yang diberikan oleh mayoritas madrasah masih dinilai lebih rendah daripada layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah umum.

Penyebab rendahnya kualitas tersebut bermacam-macam seperti manajemen pendidikan yang kurang bagus, minimnya sarana dan prasarana, kualitas pendidik yang kurang baik, dan kurangnya dukungan dana operasional. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat belum mendapat sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan kualitas tidak akan terealisir tanpa andil semua pihak.

Untuk itu, demi peningkatan kualitas maka madrasah perlu dibantu, dibela, dan diperjuangkan. Prioritas utama pembangunan madrasah adalah menciptakan citra di masyarakat bahwa madrasah memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Hal ini penting karena citra akan memengaruhi pilihan masyarakat apakah akan mengirimkan anaknya ke madrasah tersebut atau tidak. Rasanya tidak adil jika pemerintah sebagai pemangku kebijakan pendidikan Islam menuntut lebih banyak peran masyarakat khususnya dari segi sumber daya finansial. Justru lebih adil kalau masyarakat menuntut peran serta yang lebih banyak dari pemerintah. Apalagi kesan masyarakat terhadap pemerintah cenderung melihat pemerintah ”menganaktirikan” madrasah, khususnya dari segi anggaran dan pembinaan.

Salah satu wilayah yang sering disebut-sebut sebagai wilayah yang memiliki keterbatasan dalam hampir semua bidang, adalah wilayah perbatasan. Keterbatasan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu masalah yang dihadapi wilayah perbatasan. Dalam hubungannya dengan madrasah, wilayah perbatasan tidak memiliki kualitas yang memadai dalam menyelenggarakan madrasah. Hal ini dapat dilihat dari indikator (1) kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, (2) kurikulum, (3) proses, (4) penilaian, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) kompetensi lulusan, dan (8) pembiayaan.

Sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia) Entikong hanya memiliki satu madarah pada jenjang pendidikan dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Istiqamah yang berada di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itulah penelitian ini dilakukan di MI Istiqamah untuk mengetahui: a. Proses penyelenggaraan pendidikan di MI Istiqamah Entikong b. Konteks sosiologis MI Istiqamah Entikong c. Peran tokoh penggerak MI Istiqamah Entikong d. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan MI Istiqamah Entikong e. Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Sanggau dalam mengembangkan MI Istiqamah Entikong

Kondisi Sosial-Budaya, Ekonomi, dan Agama Masyarakat

Entikong merupakan kota kecamatan yang berada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Wilayahnya berbatasan langsung dengan kota Serawak, Malaysia Timur. Dalam UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Ini berarti Entikong menjadi salah satu daratan yang membatasi Indonesia dengan negara lain. Kecamatan Entikong dengan ibukota kecamatan di Desa Entikong memiliki luas 506,89 km2 dengan kepadatan penduduk bruto adalah 25 jiwa/km2. Secara administratif Kecamatan Entikong terdiri dari 5 desa dan 18 dusun. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 147 km dari Ibukota Kabupaten Sanggau. Prasarana yang telah ada terdiri dari jalan Negara 14,5 km, jalan Kabupaten 41,7 km, jalan Desa 83,37 km.

Entikong memiliki jalur darat yang menghubungkan Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam. Untuk mencapai daerah itu dari Pontianak (ibu kota Kalimantan Barat), jarak yang harus ditempuh 314 kilo meter. Jika lewat jalur darat, butuh waktu antara 7-8 jam. Kecamatan Entikong yang berada di kawasan perbatasan antar negara merupakan wilayah yang sangat strategis menyangkut banyak aspek, diantaranya: a. Secara geografis terletak di jalur perbatasan b. Berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) c. Terletak pada jalur Trans Borneo yang menghubungkan Serawak, Subah, dan Brunei Darussalam d. Memiliki PPLB Entikong yang merupakan satu-satunya pelabuhan darat resmi di Indonesia sebagai pintu gerbang keluar masuk ke/dari Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam Selain jalur resmi yang menghubungkan RI dan Malaysia, terdapat jalan tradisional yang menghubungkan beberapa Dusun di Kecamatan Entikong menuju kampung-kampung di wilayah Serawak Malaysia Timur.

Kondisi sosial yang ada di Entikong sangat beragam. Apabila dilihat dari ragam jenis etnis masyarakatnya sangat heterogen antara lain etnis Dayak, Melayu, Jawa, Cina, Banjar, Bugis. Karena etnisnya sangat beragam maka agama yang dianut juga beragam. Namun demikian toleransi keberagamaan di wilayah ini sangat tinggi. Adapun jenis pekerjaan penduduknya didominasi oleh lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian. Untuk keperluan sehari-hari, produk yang digunakan didominasi oleh produk malaysia karena segala keperluan mereka dapatkan dari minimarket yang berada di Serawak. Mengapa demikian? Karena harga produk Malaysia di Entikong jauh lebih murah daripada produk lokal. Untuk mendapatkan produk-produk Malaysia, masyarakat hanya perlu menempuh jarak dua kilometer saja. Sedangkan untuk dapat memperoleh produk lokal, setidaknya warga harus menempuh perjalanan sekitar 50 kilometer ke ibukota Kabupaten Sanggau. Jarak itu dapat ditempuh dengan perjalanan dua jam. Itu pun dengan harga cukup mahal jika dibandingkan dengan barang sama di Jawa. Misalnya susu, dapat naik 20 persen dari harga normal. Untungnya, pemerintah membuat aturan khusus bagi warga perbatasan Malaysia. Mereka diperbolehkan melakukan transaksi dan membeli barang asal Malaysia tanpa bea cukai dengan syarat memiliki Kartu Pas Lintas Batas (PLB). Untuk melintasi perbatasan, baik dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya lewat Entikong, umumnya dijaga cukup ketat, salah satunya di pos Tebedu.

Sayangnya, pemeriksaan yang ketat itu sering dimanfaatkan para calo Indonesia. Banyak calo yang kenal dekat dengan petugas sehingga mereka dapat melobi dan main mata agar WNI lolos pemeriksaan. Setelah melewati pos pemeriksaan Tebedu, pemandangan yang sangat indah langsung menyambut. Di sisi kanan jalan raya terdapat sebuah taman dengan fasilitas air mancur dengan jaringan Wifi gratis. Rutinnya aktivitas warga perbatasan melintas ke Tebedu dan wilayah-wilayah Malaysia lain memunculkan masalah tersendiri. Tak sedikit warga yang lebih merasa nyaman dengan Negeri Jiran. Ratusan warga di wilayah Entikong dalam dua dekade terakhir hijrah menjadi warga negara Malaysia. Kebanyakan WNI yang hijrah menjadi warga negara Malaysia itu berasal dari Suruh Tembawang, salah satu desa di wiayah Entikong. Suruh Tembawang adalah desa paling terpencil di perbatasan RI-Malaysia. Itu karena minimnya infrastruktur dan keterbelakangan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia. Selain itu nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di perbatasan juga perlu dikhawatirkan. Karena sulitnya akses, tak jarang mereka hidup serba susah. Untuk mengambil gaji bulanan saja, perjalanan dari Suruh Tembawang ke Entikong membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyewa perahu motor. Jika ingin lebih mudah, maka mereka harus menyeberang sungai ke wilayah Malaysia dan berjalan melintasi hutan selama sehari penuh untuk bisa mencapai masuk kembali ke wilayah Indonesia via Tebedu-Entikong.

Semua permasalahan tersebut karena ketiadaan infrastruktur yang memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat mengganggu keutuhan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan fakta bahwa sebagian masyarakat di Entikong merasa lebih nyaman berada di Serawak, Malaysia, karena fasilitas dan infrastrukturnya yang jauh lebih memadai daripada yang didapatkan di rumah sendiri, Indonesia. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, terutama dalam hal pengawasan dan pengamanan wilayah, menjadikan Entikong sangat rentan terhadap infiltrasi terutama karena adanya 11 jalan tikus di sepanjang garis perbatasan yang merupakan peluang bagi penyelundupan tenaga kerja maupun barang.

Kondisi Ekonomi

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat mengklasifikasikan daerah perbatasan menjadi dua bagian. Pertama, daerah perbatasan lini I, yaitu daerah yang langsung berhadapan dan melekat pada tapal batas dengan Serawak (Malaysia Timur). Kedua, daerah perbatasan lini II, yaitu daerah yang secara tidak langsung berhadapan dengan wilayah Serawak, akan tetapi masih terkena pengaruh langsung sebagai akibat berbatasan dengan Serawak. Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merupakan dua propinsi di Indonesia yang berbatasan dengan negara Malaysia, khususnya Malaysia Timur (Serawak dan Sabah).

Entikong termasuk daerah perbatasan lini I. Daerah ini langsung berhadapan dan melekat pada tapal batas dengan Serawak. Bahkan, Entikong merupakan satu-satunya daerah yang dilalui jalan tembus lintas antarnegara, yaitu Kota Kuching (Serawak) dan Kota Pontianak (Kalimantan Barat). Tidak jauh dari garis perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat, masing-masing negara telah membangun Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). PPLB Indonesia dibangun di Entikong dan PPLB Malaysia dibangun di Tebedu. PPLB beroperasi sejak 1 Oktober 1989 dengan waktu operasi mulai pukul 05.00 WIB sampai 17.00 WIB.

Daerah perbatasan Entikong relatif lebih maju ketimbang daerah perbatasan daratan lain yang berada di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur. Daerah Entikong sudah dilengkapi oleh berbagai fasilitas untuk mendukung tumbuhnya sebuah kota, seperti terminal, warung telpon, hotel, pertokoan dan tempat karaoke. Fasilitas yang mendukung terlaksananya pemerintahan juga sudah memadai, seperti kantor karantina, imigrasi, bea dan cukai. Masyarakat perbatasan tidak saja terdiri dari masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat pendatang yang sudah bertempat tinggal di daerah tersebut, ataupun mereka yang sekedar mencari nafkah di daerah perbatasan.

Aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan tidak homogen. Selain usaha di bidang pertanian ladang, sawah, perkebunan, kehutanan, dan peternakan, masyarakat perbatasan di Entikong banyak melakukan aktivitas perdagangan, jasa, dan kegiatan di sektor informal lain. Masyarakat lokal lebih banyak bekerja sebagai petani, karena mereka memiliki lahan pertanian. Pekerjaan sambilan yang dilakukan oleh masyarakat lokal adalah menjadi kuli angkat barang bawaan pelintas, dan bongkar muat barang dari/ke dalam truk. Penduduk pendatang umumnya tidak memiliki lahan pertanian. Karena itu, mereka lebih banyak bergerak di bidang perdagangan, jasa penukaran uang, jasa pengisian blanko bepergian ke luar negeri, dan sektor informal lainnya. Untuk melakukan aktivitas perdagangan, awalnya mereka membuka usaha di pertokoan Entikong. Tetapi, seiring dengan terjadinya krisis ekonomi, tempat baru untuk berdagang pun muncul yang disebut dengan ‘pasar kaget’.

Secara garis besar, ada tiga kegiatan ekonomi yang mendatangkan berkah; yakni kegiatan di sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor informal lainnya. Sektor pertanian Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan hidup dari hasil pertanian. Lahan pertanian yang mereka miliki relatif luas. Selain ada yang mempertahankan tradisi berladang berpindah, ada yang sudah menerapkan sistem berladang menetap. Selain itu, sekitar tahun 1970-an, dengan penyuluhan yang dilakukan pemerintah, sudah ada yang mengolah lahan basah (sawah) dengan sistem irigasi tradisional. Jenis hasil pertanian dari ketiga sistem pertanian itu beraneka ragam. Yang paling menonjol berasal dari tanaman keras, seperti karet, kakao, rambutan, dan durian. Selain produk tanaman keras tersebut, akhir-akhir ini tanaman lada menjadi tanaman yang sangat menguntungkan petani. Padahal, sekitar tahun 80-an jenis tanaman ini sempat ditinggalkan, karena harga lada yang sangat rendah. Petani di daerah perbatasan pun mengganti tanaman lada dengan jenis tanaman karet dan kakao. Seiring dengan terjadinya krisis, pola tanam petani juga ikut berubah. Jika pada tahun 80-an tanaman lada disia-siakan, maka saat krisis berlangsung, jenis tanaman lada menjadi primadona yang mendominasi hasil pertanian mereka. Kecenderungan maraknya penduduk menanam lada disebabkan oleh meningkatnya harga lada pada saat krisis ekonomi terjadi. Harga yang relatif tinggi itu dapat diperoleh petani secara utuh. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk memasarkannya, karena daerah pemasaran terletak tidak lebih dari 10 km, yakni di Sarawak yang berbatasan dengan Entikong. Tentu saja hal itu akan menghemat biaya angkut. Dalam waktu dua hari setelah lada dipetik dan dijemur hingga kering, uang pun sudah diperoleh petani. Biasanya petani menggunakan sepeda motor untuk mengangkut hasil tanaman ladanya melalui pintu perbatasan yang dibuka dari jam 05.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Para cukong lada sudah menunggu di Sarawak, sehingga lada dalam jumlah besar akan tetap terjual. Para petani lebih tertarik menjual lada ke Sarawak daripada ke kota-kota di Kalimantan Barat. Selain jaraknya yang relatif dekat, mata uang yang diterima oleh petani adalah ringgit Malaysia. Fluktuasi nilai dolar AS yang tidak stabil berpengaruh pada nilai mata uang asing lain, termasuk ringgit Malaysia. Dengan demikian, petani masih memperoleh keuntungan dari selisih kurs yang berlaku. Hasil dari pertanian lada inilah yang sangat berperan untuk mengangkat tingkat kesejahteraan petani di daerah perbatasan. Keadaan sebaliknya justru dialami tanaman karet yang ditinggalkan oleh petani di daerah perbatasan. Selain harga karet rendah, daerah pemasarannya pun sangat sulit. Karet Indonesia kurang diminati di Malaysia, sehingga pemasarannya harus ke Pontianak. Jarak yang jauh (lebih kurang 300 km) mengakibatkan tingginya biaya transportasi untuk mengangkut karet, sehingga mengurangi pendapatan petani.

Aktivitas perdagangan masyarakat Entikong dilakukan di dua tempat, yaitu ‘pasar kaget’ dan pusat pertokoan Entikong. Kalau pusat pertokoan Entikong berada di antara pemukiman penduduk, maka ‘pasar kaget’ mengambil lokasi di areal Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Jarak antara kedua pasar tersebut kurang lebih lima kilometer. Aktivitas ekonomi di ‘pasar kaget’ dapat disebut sebagai aktivitas baru akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997. Padahal, merujuk pada aturan yang ada, seharusnya tidak ada kegiatan lain di luar kegiatan pos di areal PPLB. Tetapi, sejak krisis ekonomi, implementasi dari aturan tersebut jauh dari kenyataan dan sangat bertolak belakang dengan PPLB yang ditampilkan oleh Malaysia.

Sebelum ‘pasar kaget’ diformalkan, para pedagang justru berkeliaran menawarkan dagangannya di areal PPLB, bahkan juga di dalam pos sehingga mengganggu kegiatan pos. Melihat aktivitas perdagangan yang tidak teratur dan kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami krisis, hal itu menjadi dilema bagi pengelola PPLB. Jika para pedagang yang berkeliaran itu ditertibkan, mereka tidak mempunyai sumber penghasilan untuk membiayai hidupnya. Sebaliknya kalau dibiarkan, kegiatan para pedagang itu akan mengganggu aktivitas pos. Jalan tengah yang ditempuh pengelola PPLB adalah memformalkan kehadiran para pedagang untuk berjualan di sekitar areal PPLB dengan membangun kios-kios yang kemudian dikenal sebagai ‘pasar kaget’. Dengan menetapnya para pedagang di kios-kios itu, mereka tidak lagi berkeliaran di areal PPLB. Pemerintah setempat pun memperoleh pemasukan dari pemakai kios dengan menarik retribusi. Jumlah pedagang yang berjualan di ‘pasar kaget’ mencapai 200 orang yang berasal dari berbagai daerah, seperti Bandung, Tangerang, dan Pontianak. Barang-barang yang diperjualbelikan didominasi oleh barang keperluan sehari-hari, misalnya sepatu, peralatan rumah tangga, kosmetik, ambal dan mainan anak-anak. Barang-barang tersebut didatangkan dari Pontianak dan kota-kota besar lainnya, baik yang disuplai oleh pemasok, maupun yang didatangkan oleh pedagang sendiri, misalnya sepatu Cibaduyut Bandung. Pembeli di ‘pasar kaget’ ini umumnya warga negara Malaysia, kendati tidak tertutup kemungkinan penduduk Entikong sendiri yang berbelanja di ‘pasar kaget’ tersebut.

Jika ‘pasar kaget’ mengambil tempat di areal PPLB, pusat pertokoan Entikong berada di antara permukiman penduduk Entikong yang letaknya sekitar 5 kilometer dari areal PPLB. Pertokoan Entikong bentuknya lebih permanen, berupa rumah toko (ruko). Jumlah pedagang di pertokoan Entikong yang umumnya adalah pendatang relatif banyak. Aktivitas perdagangan di pusat pertokoan ini dimulai dari pagi hingga malam hari. Jenis dan asal barang yang diperjualbelikan tidak berbeda dari yang dijual di ‘pasar kaget’. Pedagang yang berjualan di ‘pasar kaget’ juga pemilik usaha di pertokoan Entikong. Munculnya ‘pasar kaget’ di areal PPLB menyebabkan sepinya pengunjung di pertokoan Entikong, karena barang-barang yang dipasarkan di kedua tempat itu sama. Selain itu, pengunjung warga negara Malaysia yang ingin berbelanja di pertokoan Entikong harus direpotkan dengan persoalan birokrasi. Warga negara Malaysia yang berbelanja di pertokoan Entikong harus memiliki syarat keimigrasian, seperti PLB dan paspor. Padahal, sebelum ‘pasar kaget’ beroperasi, pasar Entikong selalu ramai dengan pengunjung dari Malaysia; baik untuk berbelanja maupun sekedar berjalan-jalan, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu, atau hari libur lainnya. Pada saat itu, yang berkunjung ke pertokoan Entikong tidak saja warga negara Malaysia beretnik Melayu, tetapi juga mereka yang beretnik Cina.

Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, jenis usaha pertukaran uang (money changer) pun bermunculan. Jumlah pengusahanya mencapai 40 orang, padahal luas areal PPLB tidak lebih dari satu hektar. Penukar uang itu berasal dari luar Entikong, seperti Batak, dan Melayu-Pontianak. Informan yang bermukim di Sanggau mengemukakan bahwa sebelum berprofesi sebagai penukar uang di Entikong, mereka bekerja di terminal Sanggau, sebagai kondektur mobil angkutan, atau calo penumpang. Mereka beralih menjadi penukar uang bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Fluktuasi rupiah yang tidak stabil terhadap mata uang asing dilihatnya sebagai peluang ekonomi. Modal yang dibutuhkan untuk turut serta dalam kegiatan itu pun tidak berjumlah besar sejalan dengan volume pertukaran uang yang dilakukan. Cara penukaran uang yang dilakukan adalah dengan ‘jemput bola’. Para pedagang itu aktif mencari dan menawarkan uang untuk ditukar, baik ke dalam mata uang ringgit ataupun rupiah ke seluruh pelintas di areal PPLB. Bagi calon penukar uang yang tidak ingin repot, dan uang yang hendak ditukarnya pun tidak terlalu banyak, cenderung memilih penukaran uang yang tidak resmi ini. Lain halnya dengan penukar uang atau money changer resmi yang menunggu calon penukar uang mendatanginya di tempat yang telah disediakan.

Selain kegiatan penukaran uang, mereka yang bekerja sebagai kuli angkut barang pelintas juga ketiban rezeki dengan terjadinya krisis ekonomi. Areal PPLB selalu ramai oleh pelintas yang berjalan kaki, baik yang sengaja berbelanja di areal PPLB ataupun pelintas yang tidak menggunakan kendaraan pribadi dan bis penumpang. Barang-barang bawaan para pelintas pejalan kaki itulah yang diangkut oleh para kuli dari satu PPLB ke PPLB lain yang jaraknya tidak lebih dari 300 meter. Semenjak pembukaan jalur lalu lintas antar negara yang melintas di wilayah Entikong, masyarakat Entikong banyak yang mulai membuka lapangan kerja di sektor jasa. Mereka banyak yang menjadi tukang ojek, sopir angkot, dan ada juga yang menawarkan jasa untuk mengurus surat-surat administratif dalam hubungannya dengan perbatasan RI-Malaysia. Berdasarkan data pada profil kecamatan Entikong, mata pencaharian penduduk Entikong yaitu petani, buruh, pedagang, jasa, PNS, dan TNI/Polri.

Kondisi Keberagamaan

Sebagaimana telah disinggung di muka, penduduk yang mendiami wilayah kecamatan Entikong sangat heterogen, terdiri dari berbagai macam orang dari berbagai wilayah di Indonesia seperti orang Minang, Melayu (Kalimantan Barat/Pontianak), Jawa (pendatang jumlah terbesar), Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Mereka ini tepatnya berada di Desa Entikong dan umumnya penganut agama Islam. Banyak dari mereka sudah lama menetap dan tidak berniat untuk kembali ke daerah asalnya. Awalnya mereka pendatang yang mempunyai keterangan surat pindah dan telah menetap lebih dari setahun.

Meskipun heterogennya penduduk di Kecamatan Entikong, yakni terdiri dari komunitas pendatang berbagai daerah asal dan komunitas lokal yang relatif jumlahnya lebih besar mencerminkan kehidupan yang rukun. Antar mereka sesama pendatang atau dengan komunitas lokal belum pernah terjadi konflik atau perpecahan. Artinya antara mereka selalu menjaga dan memelihara kerukunan yang sudah ada sejak dulu. Mereka tidak terpengaruh dengan fenomena yang dialami di beberapa daerah di Kalimantan Barat adanya serangkaian kerusuhan dan konflik sosial. Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Entikong, bahwa adat kerukunan adalah sebagai peninggalan nenek moyang mereka yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Oleh karena itulah penduduk Entikong juga mewujudkan kerukunan tersebut, melalui perkawinan berbeda suku maupun berbeda agama.

Kalau dilihat berdasarkan agama, seperti yang dikatakan sebelumnya komunitas pendatang sebagian besar beragama Islam dimana mereka dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan baik tanpa ada gangguan. Sementara itu komunitas lokal Dayak (Bedayuh) sebagian besar adalah penganut agama Nasrani (Kristen Khatolik). Mereka meninggalkan agama aslinya semenjak kaum misionaris masuk ke lingkungan wilayahnya beberapa puluh tahun lalu. Oleh karena itu orang Dayak di Dusun Sontas termasuk orang yang taat dengan ibadahnya. Terbukti tiap hari Minggu mereka selalu ke gereja menjalankan kewajiban sebagai umat Nasrani (Katholik).

Kondisi Kependidikan

Pendidikan termasuk salah satu program yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guna menunjang dan mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyediakan gedung sekolah dan tenaga pendidik/guru. Secara umum, kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Sanggau menghadapi keterbatasan. Lembaga pendidikan yang sudah berdiri, baik yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau maupun yang berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sanggau memiliki keterbatasan. Gedung-gedung yang mereka miliki sudah banyak yang mengalami kerusakan.

Kecamatan Entikong tidak memiliki satu Sekolah Menengah Atas (SMA) pun. Sehingga menyulitkan peserta didik lulusan dari SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA. Padahal jarak antar satu kecamatan ke kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sanggau lumayan jauh dan melewati jalan yang tidak mudah diakses. Sehingga peserta didik lulusan SMP lebih banyak melanjutkan ke SMK. Jika mereka melanjutkan ke SMA, mereka harus bersekolah di kecamatan lain yang dekat dengan kecamatan Entikong. Selain itu, rasio jumlah Sekolah Dasar (SD) di kecamatan Entikong lebih besar dibanding dengan rasio jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rasio keduanya menyebabkan kebutuhan (demand) yang tidak sebanding.

Lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama memiliki jumlah yang sedikit. Kecamatan Entikong sendiri, sebagai tempat penelitian ini dilakukan, hanya memiliki 1 Raudhatul Atfal (RA) dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI). MI yang dimaksud  adalah MI Istiqamah tempat data penelitian ini diambil. Angka yang sama juga terlihat di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Sanggau. Bahkan ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki madrasah sama sekali. Selain lembaga pendidikan, angka buta aksara di Kecamatan Entikong untuk umur 13-44 tahun mencapai jumlah 343 orang.

Profil Madrasah Ibtidaiyah

Sejarah Berdiri

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Istiqamah didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Darmas (Alm). Pada mulanya MI ini diselenggarakan dengan kerjasama antara YAPEMU yang beralamat di Balai Karangan dan YLB (Yayasan Lintas Batas) yang beralamat di Entikong. Kerjasama tersebut berlangsung selama 3 (tiga) tahun hingga akhirnya pada tahun 1996 Bapak Darmas bersama dengan 4 (empat) orang tokoh masyarakat lain yaitu Bapak Syahabudin, Bapak Suratmin, Bapak Hasanuddin YP, dan Bapak Ibrahim memutuskan untuk mendirikan madrasah sendiri di bawah naungan YLB.

Pada masa kepemimpinan Almarhum Darmas, MI Istiqamah memiliki kelas sebanyak 3 (tiga) ruangan. Ketiga ruang kelas tersebut dibangun atas bantuan masyarakat Entikong. Adapun tanah di mana bangunan MI berdiri adalah tanah yang diberikan oleh Bupati Sanggau pada waktu itu yaitu Bapak Basyuni. Selama 3 (tiga) tahun berdiri, MI Istiqamah mengalami perkembangan yang menggembirakan di mana masyarakat Entikong memberikan respon positif dengan menyekolahkan anak-anak mereka di MI ini.

Pada tahun 1999, Almarhum Darmas merasa sudah saatnya estafet kepemimpinan YLB diberikan pada orang lain yang dianggapnya tepat untuk menggantikan posisi dirinya. Maka kemudian beliau memutuskan untuk memilih Drs. Mukhlasin sebagai pengganti dirinya untuk menduduki jabatan sebagai Ketua YLB. Hal pertama yang dilakukan oleh Drs. Mukhlasin dalam mengemban amanah sebagai Ketua YLB yaitu dengan melakukan pembenahan-pembenahan terutama menyangkut soal kepengurusan yayasan dan sarana prasarana yang dimiliki yayasan.

Salah satu upaya yang dilakukan beliau adalah dengan membangun ruang kelas tambahan. Ruang-ruang kelas tersebut dibangun dengan menggunakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlantar di Malaysia. Pada perkembangannya, YLB tidak hanya membangun dan menyelenggarakan sarana pendidikan MI saja, namun YLB juga mulai membangun dan menyelenggarakan sarana pendidikan lain.

Setelah MI Istiqamah berdiri pada tahun 1996, YLB membangun Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 1999. Pada tahun 2000, YLB membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YLB. Tahun 2009, YLB membuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Melawi jenjang D2. STKIP ini pada mulanya dilaksanakan berkat kerjasama dengan Yayasan Mebar Melawi yang terletak di Kabupetan Melawi. Pada tahun 2011, YLB memfasilitasi berdirinya STKIP sebagai penyelenggara pendidikan tinggi jenjang S1.

Kondisi Kependidikan MI

Keterangan Umum

Madrasah MI Istiqamah beralamat di Jl. Kuari Gg. Madrasah RT 03 Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. MI ini berada di wilayah Kecamatan Entikong yang memiliki jarak ±2 km dari perbatasan Indonesia-Malaysia. MI Istiqamah adalah madrasah yang berstatus swasta di bawah naungan Yayasan Lintas Batas (YLB). MI ini memiliki akreditasi terakhir C (Cukup).

Bangunan MI Istiqamah memiliki luas 700 m2 yang berdiri di atas tanah milik yayasan seluas 2522 m2. 2.2. Keadaan Peserta Didik, Pendidik, dan Rombongan Kelas Pada tahun pelajaran 2010/2011, MI Istiqamah memiliki peserta didik kelas 1 (satu) sebanyak 48 orang yang terdiri dari 25 peserta didik laki-laki dan 23 peserta didik perempuan. Jumlah peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6 yang mengenyam pendidikan di MI Istiqamah berjumlah 188 peserta didik yang terdiri dari 96 peserta didik laki-laki dan 92 peserta didik perempuan.

Pada tahun 2009/2010 jumlah peserta didik kelas 6 yang mengikuti Ujian Nasional hanya berjumlah 16 peserta didik yang terdiri dari 8 peserta didik laki-laki dan 8 peserta didik perempuan. Pendidik yang bertugas memberikan pengajaran dan pendidikan di MI Istiqamah berjumlah 9 (sembilan) orang. 1 orang pendidik telah bersertifikasi yaitu Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Istiqamah bernama Bastiyar, S.Pd.I. MI Istiqamah juga mendapat bantuan tenaga pendidik dari Kementerian Agama Kabupaten Sanggau sebanyak 3 (tiga) orang pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kondisi Sarana dan Prasarana Madrasah

Sarana dan prasarana yang dimiliki MI Istiqamah tergolong minim dan telah dapat memenuhi kebutuhan minimal yang mendukung proses pembelajaran dan pendidikan di MI ini. MI Istiqamah memiliki 6 (enam) ruang kelas tempat peserta didik belajar, 1 (satu) ruang guru yang sekaligus juga menjadi ruang kepala madrasah, 1 (satu) ruang perpustakaan, 1 (satu) lapangan olahraga, 1 (satu) masjid, dan 1 (satu) kamar mandi guru. Ruang guru dan ruang kepala madrasah sekaligus juga menjadi ruang administrasi madrasah. Seluruh ruang yang dimiliki madrasah berada dalam satu bangunan kecuali masjid yang berada di sebelah bangunan utama madrasah.

Bangunan utama madrasah terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai 1 (satu) sebagian kecil dipakai untuk ruang kepala madrasah dan guru dan kamar mandi guru. Bangunan di lantai ini lebih banyak dipakai untuk asrama yang terdiri dari kamar-kamar yang diperuntukkan untuk siswa SMK YLB yang rumahnya jauh dari sekolah. Ruang-ruang di lantai 2 (dua) terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang kantor STKIP YLB. Bangunan utama ini merupakan bangunan tembok yang berlantai keramik di lantai 1 (satu) dan berlantai kayu di lantai 2 (dua).

Di samping sarana dan prasarana yang minim, kondisi sarana dan prasarana tersebut juga banyak yang sudah rusak. Kaca-kaca di kelas pecah, tembok yang mulai keropos, 3. Partisipasi Masyarakat Masyarakat Entikong adalah masyarakat yang peduli dengan urusan pendidikan. Keberadaan MI Istiqamah sejak tahun 1996 menjadi penanda keterlibatan masyarakat lewat tokohnya dalam urusan pendidikan. MI ini dapat berdiri karena masyarakat merasa bahwa keberadaan lembaga pendidikan Islam sangat dibutuhkan karena tidak ada lembaga semacam ini di wilayah Kecamatan Entikong.

Pihak MI Istiqamah sendiri menyatakan bahwa masyarakat di sekitar MI adalah masyarakat yang berada dalam posisi membutuhkan MI karena MI ini merupakan MI satu-satunya yang memberikan pembelajaran agama dalam porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum lain di Entikong. Terlebih Ketua Yayasan Bapak Drs. Mukhlasin adalah tokoh salah satu tokoh masyarakat Entikong yang dihormati dan disegani. Beliau bersama-sama dengan Bastiyar S.Pd.I (Kepala MI Istiqamah) dan Bapak Yusmar (Ketua Komite Madrasah) selalu menghimbau masyarakat muslim Entikong untuk membangun pendidikan lewat MI Istiqamah.

Namun demikian, sebagaimana dituturkan oleh Kepala MI Istiqamah, Dewan Guru, dan Kepala Yayasan YLB, masyarakat Entikong pada masa sekarang ini kurang respon terhadap kebutuhan MI Istiqamah. Dengan pengertian lain, mereka membutuhkan pendidikan agama yang dilaksanakan oleh MI Istiqamah, namun mereka tidak peduli jika MI membutuhkan bantuan masyarakat. Masyarakat pada saat sekarang ini melihat yayasan sebagai pihak yang mampu memenuhi kebutuhan pelaksanan pembelajaran dan pendidikan di MI Istiqamah. Sehingga jika MI Istiqamah sedang membutuhkan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan persoalan yang dihadapi MI, maka pihak MI sendiri yang berusaha memecahkannya.

Selain itu, masyarakat Entikong tidak dapat banyak memberikan kontribusi dalam hal dukungan finansial. Pembayaran biaya bulanan (SPP) di MI Istiqamah bersifat infaq dengan besaran biaya yang bervariasi mulai dari Rp. 5.000,- hingga Rp. 30.000,-, bahkan banyak peserta didik yang tidak dipungut biaya sepeser pun karena mereka memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Hal ini disebabkan kondisi finansial orang tua sehingga mereka tidak mampu memberikan biaya bulanan yang lebih besar. Sehingga seperti dikatakan oleh pihak MI, sulit sekali untuk mencari donatur tetap dari masyarakat.

Kontribusi Kementerian Agama

Posisi MI Istiqamah saat ini berada dalam posisi sulit. Hal ini disebabkan karena kebutuhan operasional yang apa adanya pada satu sisi, dan kekurangpedulian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Sanggau di sisi lain. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1996, MI Istiqamah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sanggau. Izin operasional MI Istiqamah dari Dikpora tersebut kemudian dicabut karena Kementerian Agama Kabupaten Sanggau pada tahun 2010 mengambil alih MI Istiqamah karena lembaga pendidikan madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Namun demikian, pengambilalihan tersebut bukan menjadikan kondisi MI Istiqamah menjadi lebih baik, namun sebaliknya, menjadi lebih buruk dan tidak jelas. Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, sampai penelitian ini dilakukan, belum banyak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan di MI Istiqamah. Pihak Kementerian Agama memberikan kontribusi kepada MI Istiqamah dengan memberikan bantuan berupa tenaga pendidik berstatus PNS sebanyak 3 (tiga) orang. Di luar bantuan tenaga pendidik tersebut tidak ada bantuan lain.

Pihak MI Istiqamah sendiri sudah berusaha mengajukan 2 (dua) orang tenaga pendidiknya untuk dimasukkan ke dalam daftar guru yang disertifikasi di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Namun upaya pengajuan tersebut seolah tidak digubris pihak Kementerian Agama. D. Madrasah dalam Konteks Perbatasan 1. Analisis Sosiologis Sebagaimana umumnya yang terjadi pada beberapa daerah perbatasan lainnya, Kecamatan Entikong masih dihadapkan dengan berbagai persoalan yang masih menghambat lajunya roda pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Adapun masalah atau hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Entikong dalam berbagai aspek termasuk perekonomian dan pembangunan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Belum memadainya jalan di sepanjang perbatasan yang menghubungkan ibu kota kecamatan ke desa sepanjang 42 km b. Infrastruktur kurang memadai c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) rendah karena mayoritas tamatan SD d. Terbatasnya kewenangan/keterlibatan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan kawasan perbatasan e. Kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat perbatasan Indonesia dengan masyarakat Serawak Malaysia Timur yang masih lebar f. Tidak adanya lahan yang siap digunakan ketika pembangunan akan dilaksanakan g. Anggaran kurang memadai dalam pengadaan/pembebasan tanah, sementara harga tanah semakin meningkat h. Lesunya perekonomian di kawasan perbatasan

Analisis Kependidikan

MI Istiqamah merupakan satu-satunya MI yang ada di wilayah Kecamatan Entikong. Keberadaan MI ini menjadi sangat vital di tengah kebutuhan masyarakat Entikong akan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran dan pendidikan agama. Namun demikian, MI Istiqamah menghadapi banyak sekali persoalan karena pertama, keterbatasan sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh MI. Kedua, kebijakan pemerintah belum berpihak pada MI Istiqamah. Jika mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah, maka keberadaan MI Istiqamah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sarana dan prasarana

MI Istiqamah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang minim. Di samping minim, sarana dan prasarana tersebut juga sudah mulai rusak (lihat lampiran). Sementara sumber daya MI tidak mampu menambah sarana dan prasarana pendidikan. Alih-alih untuk menambah, memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana yang sudah ada saja tidak mampu. MI Istiqamah memiliki 6 (enam) ruang kelas dengan kondisi ruang yang cukup memprihatinkan, 1 (satu) ruang perpustakaan yang lebih banyak ditutup karena kondisi yang tidak memadai ditambah dengan tidak tersedianya buku-buku yang dibutuhkan, 1 (satu) ruang kepala sekolah yang digabung dengan ruang guru, 1 (satu) kamar mandi guru, dan 1 (satu) mushalla bersama.

Kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana tersebut terdapat pada lantai kayu yang sudah mulai keropos bahkan berlubang di mana-mana, kaca jendela kelas yang pecah, dinding kayu yang berlubang, kursi dan meja belajar peserta didik yang sudah mulai tidak layak pakai namun dipaksakan untuk dipakai. Kerusakan-kerusakan tersebut sangat mengganggu proses pembelajaran dan pendidikan di MI Istiqamah.

Kurikulum

Mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan di MI Istiqamah sama dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan pada madrasah-madrasah umumnya yang terdapat di tempat-tempat lain. Pihak MI Istiqamah menyediakan kebutuhan pengembangan diri peserta didik lewat kegiatan ekstrakurikuler berupa pramuka.

Proses

Kepala madrasah bersama-sama dengan pendidik-pendidik di MI Istiqamah telah menyusun silabus yang sesuai dan relevan dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan peserta didik. RPP yang disusun oleh pendidik-pendidik dikemas untuk memenuhi tujuan pembelajaran efektif walaupun memang sumber pembelajaran di MI ini susah diakses. Selain itu sumber pembelajaran yang digunakan seringkali masih kurang tepat karena MI Istiqamah menghadapi berbagai kendala keterbatasan. Prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan PAKEM/CTL kurang begitu dikenal, namun demikian pendidik-pendidik dengan segala keterbatasan yang ada berupaya untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik.

Selain itu, banyak peserta didik yang tinggal jauh dari lokasi MI menyebabkan bimbingan untuk mereka di luar jam pelajaran cukup sulit. Pendidik hanya dapat menjangkau peserta didik yang tinggal berdekatan dengan lokasi MI. Namun demikian, peserta didik tersebut secara umum dapat menunjukkan prestasi yang menggemberikan, indikator yang dapat dilihat adalah pencapaian nilai ujian sekolah dengan hasil yang sama dengan hasil yang dicapai oleh Sekolah Dasar Negeri 12 Entikong yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi MI Istiqamah. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang tua makin tertarik untuk menyekolahkan anak di MI Istiqamah. Jumlah anak yang tercatat sebagai peserta didik MI Istiqamah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun kebutuhan sarana yang dimiliki MI Istiqamah sampai saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan sarana yang dibutuhkan peserta didik.

Penilaian Pendidikan

Dalam hal penilaian pendidikan, sistem penilaian yang dijalankan disediakan oleh MI Istiqamah bagi peserta didik baik dalam bidang akademik dan non-akademik sama dengan penilaian yang disediakan oleh sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah lain pada umumnya. Penilaian tersebut memiliki dampak pada proses belajar peserta didik.

Dalam proses penilaian, orang tua peserta didik dilibatkan dalam proses belajar peserta didik. Mereka sering diminta untuk memberikan pengawasan terhadap anak-anak mereka ketika anak-anak berada di luar madrasah, terutama ketika anak-anak berada di rumah. Selain itu, orang tua peserta didik juga sering diminta datang ke MI Istiqamah untuk memberikan keterangan dan penjelasan mengenai kondisi dan perkembangan anak-anak mereka.

Kompetensi Lulusan

Prestasi peserta didik dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Hal itu terlihat dari pencapaian nilai hasil ujian sekolah yang mengalami peningkatan. Bahkan, sebagaimana dituturkan oleh Kepala MI Istiqamah, pencapaian nilai ujian sekolah MI Istiqamah tidak berbeda jauh dari pencapaian nilai SDN 12 Entikong yang letaknya bersebelahan dengan MI Istiqamah. Di masyarakat sendiri, peserta didik dan lulusan MI Istiqamah menunjukkan perilaku yang santun dan membanggakan sehingga hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di MI Istiqamah.

Pengelolaan

Pengelolaan MI Istiqamah masih menggunakan pengelolaan yang secara umum sama dengan sekolah dan madrasah lain. Tidak terdapat inovasi. Pengelolaan berdasarkan kerja tim dan kemitraan sampai saat ini masih dalam proses sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal. Kepala MI Istiqamah sebagai pimpinan pendidikan masih belum memiliki kekuatan yang memadai untuk memimpin MI. Hal ini terlihat dari dominasi Ketua Yayasan YLB yang masih banyak mengatur urusan MI Istiqamah. Hal ini menyebabkan visi dan misi Kepala MI menjadi kabur karena Ketua Yayasan YLB juga banyak mengurusi urusan MI Istiqamah. Namun hal ini dimaklumi karena jam terbang Kepala MI masih minim sehingga perlu banyak belajar dari Ketua Yayasan YLB.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar, MI Istiqamah selalu mengupayakan hal-hal yang diperlukan. Kepala MI Istiqamah banyak memberikan arahan kepada pendidik-pendidik MI untuk selalu memperhatikan peserta didik. Kepala MI sering mengikutsertakan pendidik-pendidik tersebut dalam pelatihan-pelatihan guru yang diselenggarakan di Kabupaten Sanggau dan sekitarnya.

Selain itu, Kepala MI Istiqamah juga menjalankan aktivitas supervisi selama proses pembelajaran dilaksanakan di MI. Ketua Yayasan YLB, karena memiliki rumah yang masih dalam satu bangunan dengan MI Istiqamah, terus memberikan pengawasan terhadap proses pembelajaran dan pendidikan di MI Istiqamah. Beliau juga selalu memberikan motivasi baik untuk Kepala MI Istiqamah maupun jajaran pendidik agar selalu meningkatkan kinerja sehingga proses pencapaian mutu dapat terus berjalan. Selain proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh pihak MI Istiqamah sendiri, masyarakat Entikong juga dilibatkan dalam proses ini. Mereka sering diminta untuk memberikan kontiribusi dalam peningkatan pembelajaran dan pendidikan. Dalam rapat madrasah mereka diminta untuk memberikan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan pendidikan yang dilaksanakan oleh MI Istiqamah.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki MI Istiqamah masih belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Pendidik di MI Istiqamah berjumlah 9 (sembilan) orang. 4 (empat) orang dari mereka memiliki kualifikasi sarjana S1. Keempat sarjana tersebut terdiri dari Kepala MI Istiqamah dan 3 (tiga) orang pendidik berstatus PNS yang diperbantukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Dengan demikian 5 (lima) pendidik lain tidak memiliki kualifikasi sarjana. Ada yang lulusan SMK, SMA, bahkan ada yang lulusan SMP.

Selain itu, MI Istiqamah tidak memiliki tenagan kependidikan yang khusus mengurusi administrasi dan tata usaha. Dari kesembilan pendidik yang dimiliki MI Istiqamah, ada yang merangkap menjadi tenaga administrasi dan tata usaha MI. Dari kondisi dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki MI Istiqamah terlihat bahwa jumlah dan tingkat pendidikan mereka belum memenuhi kebutuhan. Peran ganda yang dimainkan oleh pendidik juga menjadi masalah tersendiri. Selain itu, dengan jumlah pendidik yang sedikit ini, mereka sering mendapat jatah untuk mengajar mata pelajaran lebih dari satu. Hal ini memengaruhi efektifitas pembelajaran karena seringkali mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut.

Pembiayaan Pengelolaan

Pembiayaan operasional MI Istiqamah dapat dibilang apa adanya. Pihak MI hanya mengandalkan dana yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan bulanan orang tua per peserta didik. MI Istiqamah semenjak berdiri belum memiliki sumber pendanaan di luar kedua sumber dana tersebut. Di tengah berbagai kesulitan yang menghimpit, mereka sulit mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan dari pihak lain selain yayasan, masyarakat, dan pemerintah. Sumbangan dari orang tua pun sangat kecil. Sebagaimana disebutkan di muka, orang tua memberikan sumbangan (SPP) tiap bulan dengan besaran yang sangat kecil mulai dari Rp. 5000,- hingga Rp. 30.000,-. Dari rentang sumbangan tersebut, lebih banyak orang tua yang memberikan sumbangan bulanan sebesar Rp. 5000,- daripada orang tua yang memberikan sumbangan bulanan di atas Rp. 5000,- hingga Rp. 30.000,-.

Sumbangan tersebut lebih bersifat infaq sehingga tidak memaksa orang tua. Mereka yang tidak mampu, dan jumlah yang tidak mampu ini sangat banyak, tidak dipungut biaya sepeser pun. Namun dengan cara seperti inilah MI Istiqamah dapat menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi semua warga Entikong. Dengan pembiayaan dana yang sangat kecil tersebut, pendidik dan tenaga kependidikan MI Istiqamah tidak mendapatkan gaji bulanan yang mencukupi.

Besarana gaji bulanan mereka sangat bergantung pada besaran BOS dan sumbangan bulanan dari orang tua. Namun jika di rata-rata, per bulan para pendidik tersebut hanya menerima gaji dengan kisaran Rp. 150.000,- hingga Rp. 200.000,- di luar tunjangan. Dengan mengacu kepada beberapa komponen yang dimiliki MI Istiqamah dari mulai sarana dan prasarana hingga pembiayaan yang merupakan komponen Standar Pendidikan Nasional (SPN), MI Istiqamah masih banyak memiliki komponen yang jauh di bawah standar.

Dengan keberadaan MI Istiqamah sebagai satu-satunya madrasah yang ada di wilayah Kecamatan Entikong, seharusnya pemerintah lewat Kementerian Agama Kabupaten Sanggau lebih memperhatikan komponen-komponen tersebut karena keberadaan MI Istiqamah sangat vital sebagai satu-satunya lembaga pendidikan Islam.

Penutup

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang dipandang memiliki banyak masalah dan keterbatasan-keterbatasan. Wilayah Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah watu wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia. Sebagai wilayah perbatasan, Entikong memegang peranan yang sangat penting dan strategis karena Entikong menjadi satu-satunya pintu gerbang darat resmi yang menghubungkan wilayah RI dengan wilayah Malaysia. Dengan kondisi ini, seharusnya wilayah Entikong menjadi wilayah yang perlu diperkokoh kapasitas dan kemampuannya dalam menjamin akses publik kepada fasilitas-fasilitas umum.

Salah satu masalah dan keterbatasan yang terdapat di wilayah ini yaitu masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Di wilayah Kecamatan Entikong telah banyak berdiri sekolah dari mulai jenjang TK, SD, SMP, SMK hingga Sekolah Tinggi. Namun demikian Entikong tidak memiliki satu SMA pun. Di wilayah Kecamatan Entikong hanya terdapat satu madrasah yaitu MI Istiqamah sebagai lembaga pendidikan penyelenggara pembelajaran dan pendidikan agama. Di wilayah Kabupaten Sanggau sendiri jumlah madrasah memang tidak banyak.

Dengan kondisi yang seperti itu, keberadaan MI Istiqamah menjadi sangat vital. Hal ini disebabkan karena masyarakat beragama Islam adalah masyarakat mayoritas dan mereka membutuhkan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran dan pendidikan Islam. Namun demikian kondisi MI Istiqamah berada dalam kondisi di bawah standar, sehingga hal tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan di MI Istiqamah.

Mengambil tema umum kegiatan peduli anak-anak berkebutuhan khusus, What Will I Be, lomba karya tulis tentang masa depan anak-anak spesial ditujukan bagi masyarakat umum agar lebih dari sekadar peduli, namun turut memberikan pandangan hingga kontribusi pemikiran melalui karya tulis cerita.

Lomba karya tulis berbentuk karangan cerita ini dapat mengambil topik seputar kehidupan anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia serta nilai-nilai apa yang dapat diperhatikan guna mendukung kehidupan mereka yang lebih baik

Syarat & Ketentuan Mengikuti Lomba Karya Tulis:

Persyaratan:

1. Lomba ini terbuka untuk umum.
2. Tidak ada batasan usia.
3. Tidak dipungut biaya.

Ketentuan:

1. Lomba bersifat perorangan.
2. Karya berupa karangan cerita dengan topik-topik menyangkut seputar: Mempersiapkan masa depan anak berkebutuhan khusus di Indonesia, Hal-Hal terkait pengembangan potensi Anak Berkebutuhan Khusus, Seputar Kepedulian kita terhadap Anak Berkebutuhan Khusus, Pentingnya peran orang tua dalam menyiapkan masa depan anak berkebutuhan khusus, Peran guru dalam membantu tumbuh kembang dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, Pendidikan Inklusif di Indonesia.
3. Panjang tulisan 1000 – 1200 kata. Diketik di kertas A4, jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5.
4. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis dan atau belum pernah dipublikasikan di berbagai media, cetak maupun online (blog, website, dsb).
5. Karya yang telah diterima panitia menjadi hak milik panitia penyelenggara.
6. Panitia berhak mempublikasikan karya pemenang di media massa dan dalam materi promosi College of Allied Educators Indonesia.
7. Pemenang akan menerima surat resmi dari panitia lomba dan diumumkan pada tanggal 31 Mei 2012 melalui www.cae-indonesia.com danwww.hopeindonesia.org
8. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat
9. HADIAH bagi pemenang:Juara 1 uang tunai Rp. 5.000.000 dan trophy, Juara 2 uang tunai Rp. 3.000.000 dan trophy, dan Juara 3 uang tunai Rp. 2.000.000 dan trophy
10. Karya dikirimkan dalam bentuk artikel (hardcopy) dengan mencantumkan nama, alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi di bagian belakang lembar tulisan/ atau lembar berbeda
11. Karya dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim ke alamat: College of Allied Educators Indonesia: Gedung Menara Kuningan Unit F2 Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-7 Kav-5 Jakarta 12940
12. Karya paling lambat diterima panitia tanggal 12 Mei 2012 (cap pos).

Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:

College of Allied Educators:

(021) 33006177, (021) 30015796, 087881658545

e-mail: cae.indonesia@yahoo.com

Bila disimak dalam buku Literature in Malay by the Chinese of Indonesia karya Claudine Salmon, hanya ada satu karya yang ditulis Tan Hong Boen dengan nama aslinya: karya itu adalah Orang Tionghoa yang Terkemoeka di Jawa (Who’s who), kumpulan data pribadi sejumlah orang Tionghoa Indonesia. Karya ini, yang diselesaikan pada 1935, sampai kini masih dianggap sebagai dokumen penting mengenai orang Tionghoa Indonesia pada masa itu, karena buku itu juga memaparkan latar belakang pendidikan dan keberhasilan mereka dalam masyarakat.

Tan Hong Boen (THB) suka memakai macam-macam nama samaran yang ia pilih menurut jenis tulisannya. Dengan nama Ki Hadjar Dharmopralojo ia telah menulis beberapa karya terutama adaptasi beberapa legenda Indonesia, seperti hikayat Raden Patah, putra seorang putri Tionghoa yang mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam karya lain, suatu roman mengenai gadis pribumi, ia mencantumkan nama samaran yang eksotis: Madame d’Eden Lovely (dalam karya ini ia memasukkan syair yang ditulis oleh Tu Fu, pujangga terkenal yang sudah ia terjemahkan). Tetapi nama pena favoritnya adalah Im Yang Tjoe, yang sering dipakai untuk novel-novelnya.

THB mulai menulis dengan nama pena tersebut sejak 1925 hingga 1950an, ketika ia berhenti menulis novel, dan mengkhususkan diri pada cerita wayang. Ia juga menggunakan nama samaran Ki Hadjar Sukowiyono menjelang akhir hidupnya. Waktu itu ia sudah tidak banyak menulis lagi dan menghabiskan waktu di rumahnya, yang berdekatan dengan pabrik farmasi yang didirikannya. Pada masa itu ia pun sangat tekun bermeditasi.

Dari dokumen yang ditemukan di Slawi, tempat tinggalnya, diketahui ia adalah putra Tuan dan Nyonya Tan Boen Keng dan dilahirkan pada 27 Februari 1905. Pendidikan formal yang pernah dikenyamnya tidak banyak diketahui. Meskipun demikian rupanya ia fasih berbahasa Tionghoa, Melayu, dan beberapa bahasa Barat seperti Inggris dan Belanda. Hal ini bisa dilihat dari seringnya ia mengutip karya-karya besar pujangga Eropa, seperti Shakespeare, Dante, dan Goethe. Pada waktu itu karya-karya tersebut belum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ia pun pernah berusaha menulis syair dan beberapa di antaranya dapat ditemukan dalam cerita-ceritanya.

Di samping itu ia pernah bekerja sebagai wartawan. Karena pekerjaannya itu ia sering mengembara ke Jawa dan Bali sambil mengumpulkan bahan untuk surat kabar dan cerita-ceritanya. Setelah kembali ke rumah, ia menyelesaikan ceritanya dan mengirimkan ke majalah-majalah Liberty dan Penghidoepan. Mungkin ia juga pernah tinggal di beberapa tempat lain pada awal karir kewartawanannya, karena dalam buku-buku yang ditulisnya tercantum alamat-alamat, seperti Yogyakarta, Wonosobo, Salatiga, bahkan Kediri, dan di lereng Gunung Wilis Jawa Timur.

Pada 1929 ia membuat majalah sastra di Semarang dengan nama Boelan Purnama. Setiap bulan tanggal lima belas penanggalan Imlek, saat bulan purnama, ia menerbitkan roman. Dalam pengantar untuk penerbitan ini ia menjelaskan tujuannya, yaitu memberi bacaan yang terbaik kepada masyarakat. Kebanyakan roman ini ditulis oleh THB sendiri, tetapi ada juga beberapa pengarang terkenal lain, seperti Njoo Cheong Seng yang menulis dengan nama pena Monsieur d’Amour, dan Tan King Tjan. Bahkan ada penulis pribumi RP Tjondrowinoejoeng dan seorang Jepang dengan nama Harakawa Mashida.

Setelah satu tahun, alamat Boelan Poernama pindah ke Bandung tanpa alasan yang jelas. Membaca surat-surat pembaca yang datang dari Makassar dan Palembang, bahkan sampai Irian, popularitas majalah tersebut tampaknya menanjak.

Meskipun demikian, publikasi terbitan itu berhenti sesudah nomor 4 tahun 1932, sekalipun ada pemberitahuan di salah satu nomor bahwa oplah majalah telah bertambah menjadi 10.000 eksemplar. Tampaknya ada alasan-alasan lain di luar urusan keuangan yang biasanya menamatkan riwayat publikasi berkala.

Salah satu alasan lain adalah kurangnya naskah yang diterima redaksi. Kalau disimak, empat nomor terakhir memang hanya memuat cerita pendek yang semua ditulis oleh THB sendiri dengan nama samaran Im Yang Tjoe dan Ki Hadjar Dharmopralojo. Alasan lain mungkin adalah keterlibatan THB dalam urusan politik.

Kemudian THB menjadi Pemimpin Redaksi Harian Soemanget di Bandung antara 1929 dan 1932. Pada saat bersamaan ia juga sebagai ketua The Biographical Publishing Centre di Solo. Pada 1932 ia dipenjara oleh pemerintah kolonial bersama Ir. Soekarno di Sukamiskin Bandung.

Pada 1933 ia menerbitkan biografi Ir. Soekarno, yang ditawan oleh Belanda karena aktivitasnya yang antipemerintah. Pada 1935 namanya muncul untuk yang terakhir kali dalam terbitan sebelum PD II, yaitu Orang-orang Tionghoa Terkemoeka di Java (Who’s Who) yang diterbitkan di Solo.

Sesudah PD II THB mencoba untuk kembali menjadi novelis dengan menerbitkan cerita-ceritanya dalam bulanan sastra seperti Goedang Tjerita, Tjilik’s Romans, dan Tjantik, bersama dengan Njoo Cheong Seng dan Tan Liep Poen, dua pengarang peranakan yang terkenal pada masa itu. Beberapa cerita pendeknya kemudian muncul di Star Weekly, majalah yang terkemuka pada saat itu. Karyanya yang terakhir adalah cerita wayang. Cerita ini mula-mula dimuat di Pantjawarna dan kemudian dibukukan dan diterbitkan sendiri atau melalui penerbit di Surabaya.

Pada masa itu, THB terkenal sebagai orang bijak yang sering menghabiskan waktu untuk bersemadi. THB juga gemar berolahraga dan sering dijumpai bersepeda dengan mengenakan short dan t-shirt putih, berkunjung ke Solo dan Yogyakarta. Kadang-kadang ia berjalan-jalan pagi dengan seorang teman di kebun the di Slawi, sambil berdiskusi tentang isu-isu penting pada masa itu. Sering juga ia menantang pemuda-pemudi di Slawi untuk bermain badminton. Dia juga pandai mengisahkan cerita wayang, yang dikumpulkan dari hasil kunjungannya ke seluruh tanah air.

Pernikahannya dengan perempuan pilihan orang tua sangt harmonis. Istrinya sangat setia, tetapi mereka tidak dikaruniai anak. THB mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan tradisional Indonesia. Salah satunya, yang dijual dengan nama Pil Kita, sangat populer, terutama setelah PD II, ketika permintaan untuk obat tradisional bertambah banyak. Pil Kita adalah sejenis vitamin yang sangat laris di kampung-kampung, pembelinya terutama para pengemudi truk, yang merasa kuat setelah meminumnya.

Pada akhir 1970-an, untuk memenuhi permintaan konsumen ia mendirikan pabrik dengan nama PT Marguna Tarulata APK Farma. Pabrik ini dilengkapi dengan mesin-mesin modern untuk pembuatan obat dan kemasannya. Sampai sekarang pabrik itu masih berdiri di Slawi.

Ketika wafat THB meninggalkan surat wasiat untuk saudara-saudaranya dan teman-temannya agar mendirikan suatu yayasan. Yayasan ini akan memberikan beasiswa kepada anak-anak muda pilihan yang berbakat dari semua suku bangsa agar bisa melanjutkan pendidikan. Yayasan itu, yang dikelola oleh dua keponakannya (yang satu telah meninggal), dibiayai lewat 40 persen keuntungan saham pabriknya.

September 1984, satu tahun setelah THB meninggal, yayasan ini telah memberikan beasiswa kepada 45 murid sekolah dasar 17 murid SMP dan 8 murid SMA dari Slawi dan sekitarnya. Angka-angka 17, 8, dan 45 ini bermakna untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada 1933 THB bertemu dengan Ir. Soekarno ketika mereka bersama-sama dipenjara karena soal politik. THB sangat mengagumi idealisme dan tujuan perjuangan Soekarno, yaitu kemerdekaan Indoenesia dari penjajahan Belanda. THB memutuskan untuk menulis biografi tokoh yang luar biasa ini, suatu keputusan yang sangat berani, mengingat buku ini diterbitkan sesudah Ir. Soekarno meniggalkan Penjara Sukamiskin dan masih diawasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. THB tidak menulis banyak tentang keterlibatan politik Soekarno, kecuali pidato pembelaan dirinya di depan pengadilan. Meskipun  pembelaan ini sangat cerdas, Soekarno tetap dijatuhi hukuman empat tahun.

THB adalah pengarang seribu wajah (serba bisa). Ia menulis banyak karya dengan jenis yang berbeda-beda, seperti novel, cerita pendek, biografi, dan cerita wayang. Dalam cerita-cerita ini ia sering menulis syair-syair, baik yang diterjemahkan dari bahasa Tionghoa atau Inggris maupun yang diciptakan sendiri. Cerita-ceritanya sering merupakan cerita cinta yang dihalangi orang tua karena salah satu pihak berasal dari keluarga miskin. Tetapi cerita-cerita itu mencerminkan kedalaman, karena kecenderungannya untuk berfilsafat dan mencari makna hidup. THB berhenti menulis pada 1950-an, seperti banyak pengarang peranakan yang lain, karena minat masyarakat terhadap tulisan mereka mulai memudar. Ia menghabiskan sisa hidup di pabrik farmasinya.

Grunge pernah menjadi sebuah genre yang fenomenal di dunia musik meski banyak juga opini yang menyatakan kalau grunge hanya label yang diberikan media untuk kepentingan publikasi dan bisnis. Diakui atau tidak, grunge atau apapun namanya, pernah menjadi sebuah aliran yang menghipnotis dunia musik pada dekade 90an.

Nama-nama seperti Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains dan banyak lagi, menjadi nama yang akrab di kuping pecinta musik kala itu. Dengan berjalannya waktu, satu per satu nama itu mulai memudar. Dua dekade berselang, hanya Pearl Jam satu-satunya band asal Seattle yang masih utuh dan rutin berkarya hingga kini.

Pearl Jam Indonesia (PJ.ID), sebagai komunitas yang merangkum penggemar Pearl Jam di Indonesia, mencoba mengulik kenangan para pecinta musik 90an yang pernah mendengar kata grunge ini dalam sebuah lomba blog bertema :

“GRUNGE ATAU PEARL JAM, TULISKAN PENGALAMAN, OPINI, DAN HARAPAN KAMU!”

Lomba ini bertujuan untuk menjaring pengalaman/opini/harapan para penikmat musik dalam bentuk literasi tentang sebuah fenomena aliran yang pernah populer di tahun 90an. Tuliskan opini, ulasan, analisa atau essay tentang grunge dan tentu saja tentang Pearl Jam sebagai satu-satunya band “peninggalan” era grunge yang masih utuh dan rutin berkarya hingga kini!

Waktu Kegiatan:
24 Maret 2012 – 30 April 2012

KICK-OFF LOMBA BLOG PJID (24 Maret 2012)
15:30-17:00

Pemutaran video profil/kegiatan PJId (kurang lebih 30 menit)
Diskusi mengenai Lomba Blog PJId & grunge bersama Robi Navicula & Boy Krucil
Pengumuman teknis Lomba Blog PJId

19:00-21:00
KONSER NAVICULA

Tempat:
Pacific Place Mall 3rd Floor #325, Jl. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat 12190
Facebook event: http://www.facebook.com/events/114105652054199/

Hadiah:

Juara Pertama: 1 unit Android smartphone Samsung Galaxy Y
Juara Kedua: 1 paket dokumentasi “Pearl Jam 20” (buku “PJ20”, DVD “PJ20”, dan CD OST “PJ20”)
Juara Ketiga: 1 literatur grunge (DVD “Hype!” dan buku “Everybody Loves Our Town”)

Syarat Lomba:

Lomba ini terbuka untuk umum
Peserta yang berpartisipasi harus memiliki blog pribadi (bukan blog komunitas atau blog keroyokan)
Platform blog boleh apa saja, kecuali notes di Facebook
Usia blog dan jumlah postingan tidak berpengaruh dalam penilaian lomba
Peserta boleh mengirimkan entry lebih dari satu tulisan, namun hanya satu yang akan terpilih sebagai pemenang
Tulisan harus sesuai dengan tema, orisinil, tidak boleh menyinggung SARA, tidak boleh bernada provokatif, dan tidak boleh bermuatan pornografi
Tulisan boleh berbentuk artikel, opini, atau essay
Tulisan dibuat dalam bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa serapan, atau memasukkan istilah-istilah tertentu
Gaya tulisan bebas
Panjang tulisan 800 – 2.000 kata
Setelah membuat postingan, peserta dipersilakan mendaftarkan postingan di:http://bit.ly/lombablogpjid
Peserta harus mencantumkan identitas lengkap bersama pendaftaran blog-nya, untuk keperluan pengiriman hadiah (jika menjadi pemenang):
Nama sesuai KTP/SIM
Nomor telepon
Alamat email
Twitter id
Facebook id
Peserta lomba wajib memasang banner (banner bisa diambil di http://pearljamindonesia.com/ mulai Sabtu, 24 Maret 2012)
Pendaftaran peserta ditutup pada tanggal 30 April 2012 jam 23:59 WIB

Penjurian:

Penjurian akan dilakukan pada tanggal 2-12 Mei 2012
Penjurian didasarkan pada :
Kesesuaian tema
Ide/orisinalitas
Logika dan gaya tulisan
Akurasi data (jika mencantumkan data dalam tulisannya)
Tim juri terdiri dari :
Budi Suwarna (wartawan Harian Kompas, Jakarta)
Robi Navicula (musisi, Bali)
Tarlen Handayani (pemilik Tobucil Klab Baca & Komunitas Kreatif, Bandung)

Pengumuman pemenang :

Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal: 1 Juni 2012
Semua pemenang akan dihubungi oleh panitia untuk pengambilan/pengiriman hadiah
Keputusan juri dan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Panitia berhak untuk memakai materi lomba untuk keperluan publikasi lebih lanjut, dengan kredit tetap menjadi hak peserta

James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu[2].

Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi: (1)bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2)bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3)bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4)bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5)bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)[3]. Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah tidak hanya disampaikan oleh James E. Anderson. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah[4].

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Ia menyatakan bahwa kebijakan merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan[5].

Dalam mendudukkan pengertian kebijakan, James Anderson mencontohkan penggunaan istilah kebijakan seperti dalam kalimat “Kebijakan Ekonomi Amerika”, “Kebijakan Minyak Arab Saudi”, atau “Kebijakan Pertanian Eropa Barat”. Menurutnya, istilah kebijakan dapat juga digunakan untuk istilah yang lebih spesifik dalam arti tidak hanya dilekatkan untuk penggunaan dalam lingkup makro (baca: negara). Contoh yang dikemukakan James E. Anderson seperti pada penggunaan dalam kalimat “Kebijakan Kota Chicago dalam Polusi di Danau Michigan dari Milwaukee, Wisconsin”[6].

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat[7].

Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah.

James Anderson menyatakan adanya keharusan untuk membedakan antara apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan. Hal ini menjadi penting karena kebijakan bukan hanya sebuah keputusan sederhana untuk memutuskan sesuatu dalam suatu momen tertentu, namun kebijakan harus dilihat sebagai sebuah proses[8]. Untuk itulah pengertian kebijakan sebagai suatu arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs), dan dampak-dampak kebijakan (policy outcomes)[9].

Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Keputusan kebijakan dipengertiankan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Sedangkan pernyataan-pernyataan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Adapun dampak-dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat.

1. 1.    Tahap-tahap Kebijakan

Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan tersebut yaitu:

1. Penyusunan agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas[10]. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.

Pada tahap ini beberapa masalah dimasukkan dalam agenda untuk dipilih. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan, masalah yang mungkin ditunda pembahasannya, atau mungkin tidak disentuh sama sekali. Masing-masing masalah yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam agenda memiliki argumentasi masing-masing[11]. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap penyusunan agenda harus secara jeli melihat masalah-masalah mana saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah kebijakan. Sehingga pemilihan dapat menemukan masalah kebijakan yang tepat.

1. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan. Dari berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan[12].

1. Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut[13]. Tahap ini sering disebut juga dengan tahap legitimasi kebijakan (policy legitimation) yaitu kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi[14]. Masalah yang telah dijadikan sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan.

1. Implementasi kebijakan

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

1. Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang diinginkan[15].

Pada tahap ini, penilaian tidak hanya menilai implementasi dari kebijakan. Namun lebih jauh, penilaian ini akan menentukan perubahan terhadap kebijakan. Suatu kebijakan dapat tetap seperti semula, diubah atau dihilangkan sama sekali[16].

1. 2.   Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan[17].

Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan.

Sudarwan Danim menyatakan bahwa proses penelitian kebijakan pada hakikatnya merupakan penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial. Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mendukung kebijakan[18]. Sudarwan Danim secara jelas menyatakan hasil yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan yaitu menghasilkan rekomendasi yang mungkin diperlukan pembuat kebijakan dalam rangka pemberian solusi terhadap masalah-masalah sosial. Selain itu, penelitian kebijakan perlu dipahami sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan itu sendiri.

Rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian kebijakan dapat berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran mengenai bagian mana dari kebijakan yang perlu diperbaiki, atau dapat juga berupa rekomendasi agar kebijakan tidak lagi diterapkan.

Karakteristik dari penelitian kebijakan secara terperinci dijelaskan oleh Allen D. Putt dan J. Fred Springer. Mereka menyatakan bahwa penelitian kebijakan dicirikan sebagai penelitian yang terfokus pada manusia, plural, multi-perspektif, sistematis, berhubungan dengan keputusan, dan kreatif[19].

Penelitian mengenai kebijakan berkaitan erat dengan manusia dan permasalahannya. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan yaitu mengenai informasi yang diformulasikan dalam bentuk rekomendasi dalam rangka pemecahan masalah yang terkait dengan kebijakan.

Karakteristik plural dari penelitian kebijakan berasal dari hubungan penelitian dengan manusia. Penelitian kebijakan tidak dapat dipisahkan dari konflik nilai dan kepentingan terdapat dari interaksi manusia.

Karakteristik yang plural meniscayakan adanya pendekatan penelitian yang juga plural, dalam arti multi-perspektif. Informasi yang diformulasikan dalam bentuk rekomendasi sebagai hasil yang ingin dicapai oleh penelitian kebijakan mengharuskan adanya pendekatan yang menyeluruh sehingga informasi yang dihasilkan juga dapat berupa rekomendasi yang sesuai dengan kondisi yang ada.

Sebagai sebuah penelitian, penelitian kebijakan harus secara sistematis disusun berdasarkan prosedur penelitian sebagai upaya untuk memperoleh informasi terkait dengan kebijakan.

Penelitian kebijakan selalu terkait dengan keputusan. Keputusan yang dihasilkan berasal dari rekomendasi yang disampaikan. Keputusan dapat berupa keputusan untuk tetap melanjutkan kebijakan, keputusan untuk memperbaiki kebijakan atau keputusan untuk menghapus atau tidak melanjutkan kebijakan.

Informasi yang berkaitan dengan kebijakan berupa masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi[20]. Masing-masing dari informasi kebijakan berkaitan dengan prosedur kebijakan.

Analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. Menurut Dunn terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu:

1. analisis kebijakan prospektif

analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif.

1. analisis kebijakan retrospektif

analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.

1. analisis kebijakan integratif

analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif[21].

Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki kelemahan karena hanya berkutat pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Pun dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang hanya memfokuskan kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan diterapkan. Maka analisis kebijakan seharusnya menggunakan bentuk kebijakan integratif, yaitu dengan memadukan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

Pada umumnya, analisis kebijakan memfokuskan kajiannya pada tiga hal. Ketiga fokus tersebut merupakan pijakan yang dipedomani dalam melakukan analisis kebijakan. Tiga fokus tersebut, yaitu:

1. Definisi masalah sosial
2. Implementasi kebijakan
3. Akibat-akibat kebijakan[22]

Dengan memfokuskan kajian pada ketiga hal diatas, proses analisis kebijakan akan berusaha mendefinisikan secara jelas permasalahan yang akan menjadi fokus kajian untuk ditanggulangi oleh kebijakan. Setelah masalah yang menjadi fokus kajian analisis kebijakan ditentukan, analisis kebijakan bertugas menentukan kebijakan yang sesuai dengan masalah sehingga masalah dapat dipecahkan dengan baik.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan tentu menghasilkan konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa akibat positif dan atau akibat negatif. Untuk itulah, analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan meramalkan akibat yang dapat ditimbulkan sebelum kebijakan diimplementasikan dan atau sesudah kebijakan diimplementasikan.

Dengan demikian, analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal-hal sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis kebijakan berusaha memberikan definisi yang jelas mengenai kedudukan suatu masalah kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan kebijakan, rekomendasi atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan, deskripsi atau pemantauan terhadap kebijakan, dan evaluasi mengenai kebijakan. Semuanya berjalan sebagai proses yang runtut dan sistematis dalam rangka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah.

Terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara yang peduli dengan pendidikan karena pendidikan tidak pernah terlepas dari masalah. Memang pendidikan dalam konteks sekarang menjadi milik daerah. Dalam hal ini daerah sudah suka menggenggam kekuasaan namun masih minim pelaksanaan. Di kantor saya hampir semua anggaran digunakan untuk pembangunan fisik sejumlah 150.000 sekolah dengan anggaran mencapai 17 trilyun. Sebenarnya kalau pemerintah daearah peduli maka anggaran di pusat tidak sebesar itu. Otonomi lebih diterjemahkan sebagai automoney. Saya perlu tegaskan di sini bahwa pendidikan bukan milik pemerintah pusat. Saya sering ditelfon mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaktahuan mengenai kondisi pendidikan.

Kami sering dihujat dan ditanyai mengenai sekolah yang rusak, roboh, dan sebagainya. Kami sudah memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam dunia pendidikan. Jadi tidak perlu seperti diberitakan dalam media pun kami sudah tahu. Kerusakan dari mulai yang ringan sedang dan berat sudah kami miliki datanya. Ini dalam konteks sarana prasarana.

Dalam konteks anggaran, hampir di semua daerah terjadi missleading. Hampir semua gubernur dan bupati menjadi pahlawan pendidikan. Dengan duduk manis saja pemerintah daerah sudah otomatis menganggarkan dana pendidikan sebesar 20% bahkan lebih banyak. Saya memegang anggaran pendidikan yang sangat besar. Direktorat saya memegang anggaran pendidikan yang paling banyak. Untuk BOS saja tahun ini sebesar 16 trilyun dan tahun depan mencapai 23 trilyun.

Kegiatan di daerah saya kira lebih penting bekerjasama dengan Pemda, Gubernur, Bupati atau dengan lembaga donor asing misalnya membuat capacity building di daerah. Jika memerlukan endorsement saya bersedia mengendorse. Mengenai desentralisasi pendidikan, saat ini menjadi predator. Politik lokal sangat tidak mendukung. Tim kami yang sudah bagus di daerah malah diganti oleh daerah. Pendataan untuk guru saja kami mengalami kesulitan. NUPTK misalnya malah dimanipulasi oleh daerah, misalnya yang belum masuk malah dimasukkan. Yang sudah bagus malah dipindah lokasinya. Kepala sekolah yang UNnya bagus dipanggil presiden malah diganti oleh bupatinya karena bupati takut tersaingi dalam Pemilukada. Kalau sanksinya berupa aturan tidak diindahkan oleh daerah. Namun jika sanksinya berupa penghentian block grant daerah berfikir dua kali.

Memang di media, berita yang tidak baik yang lebih mendominasi walaupun di lapangan sebenarnya masih banyak yang baik. Berita yang tidak baik memang menjadi berita baik. Berita di Gadel misalnya, memberitakan bahwa masyarakat sudah tidak mendukung ketidakjujuran. Padahal yang terjadi adalah bahwa masyarakat menjadi marah karena mereka dituduh telah bekerjasama untuk mendukung ketidakjujuran. Kami sudah memeriksa bahwa hasil jawaban mereka tidak sama. Kami sudah menghabiskan beratus ratus juta untuk membangun opini  bahwa yang seperti diberitakan di media itu sebenarnya tidak terjadi.

Mengenai APM, Ukuran EFA adalah APK. Untuk urusan tersebut kami sudah tuntaskan. Sekarang kami menapaki tahap kualitas. APK kita sudah 98,2 pada tahun ini. Angka 95% sudah kami capai pada tahun 2008. Itu untuk tingkat nasional. Memang untuk angka kabupaten belum mencapai 90%. Beberapa kabupaten seperti di Papua dan Kalimantan memang belum mencapai target APM maksimal. APM yang bagus itu ada di Jakarta, Kepulauan Riau, dll.

CBSA sendiri misalnya pernah diplesetkan menjadi Catat Buku Sampai Abis. Di Jogjakarta diplesetkan menjadi Cah Bodo Soyo Akeh. Darmaningtyas sendiri yang sering mengkritik adanya kasta dalam pendidikan, kami sampaikan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menciptakan kasta.

Anda semua ikut peduli di sini merupakan bentuk kepedulian anda terhadap pendidikan agar menyampaikan semua hal yang baik terkait dengan pendidikan. Pendidikan harus “dikeroyok” oleh banyak orang.

Terkait dengan pendidikan karakter, di Direktorat ada program, tapi karena anggaran lebih banyak dihabiskan untuk pembangunan/rehab sekolah-sekolah jadi kurang maksimal. Di tingkat SMP ada program untuk pembinaan yang dibiayai oleh AUSaid untuk melatih kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam mengelola BOS. Di dalamnya disertakan materi pendidikan karakter.