Antara Tuntutan Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru

Leave a comment

March 14, 2009 by kamalfuadi


Keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk merespon keresahan-keresahan terhadap pertanyaan-pertanyaan kalangan pendidik terhadap nasib guru dan dosen. Pasca pengesahan dan pemberlakuan undang-undang tersebut, diharapkan dunia pendidikan akan semakin tergenjot kualitasnya dengan memperbaiki kondisi dari sisi tenaga pendidik. Kalangan pendidik, baik itu guru maupun dosen, menyambut dengan sangat baik niatan pemerintah. Hal ini disebabkan kondisi mereka yang semakin hari semakin menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah menggarap pendidikan Indonesia. Tuntutan dunia pendidikan terhadap peran guru selama ini memang sangat berat. Di sisi lain, guru adalah manusia yang harus diapresiasi. Guru juga harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya bahkan keluarganya. Hal ini akan sangat dirasakan terutama oleh orang-orang yang menjadikan profesi guru sebagai pekerjaan utama dalam rangka pemenuhan hidupnya. Desakan demi desakanpun akhirnya memaksa pemerintah untuk sesegera mungkin menyusun regulasi mengenai hal tersebut.

Namun sepertinya harapan-harapan menuju perbaikan-perbaikan dunia pendidikan Indonesia akan menemui banyak kendala. Undang-undang mengenai guru dan dosen tersebut tidak bisa dengan mulus diberlakukan. Hal ini tentu saja karena kondisi lapangan yang berbeda-beda dan besaran kompleksitas permasalahan dunia pendidikan Indonesia. Setelah undang-undang ini diberlakukanpun, masih banyak demonstrasi yang digawangi oleh guru menuntut hal-hal yang masih belum terselesaikan. Guru yang mendapat kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui jalur sertifikasi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kesejahteraan yang selama ini didamba-dambakan oleh kalangan pendidik seakan menjadi oase di tengah gurun yang tidak pernah disirami hujan selama beberapa tahun.

Hal yang memang sangat wajar adalah ketika oase itu diperebutkan. Tidak peduli mana kawan. Teman sesama guru akhirnya berkompetisi untuk mendapatkan kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang ingin dicapai tersebut bukan tanpa syarat. Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi sehingga tidak semua mendapatkan kesejahteraan yang sama. Tuntutan profesionalitas menjadi hal yang sangat dikedepankan. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

  1. mengangkat martabat guru dan dosen;
  2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
  3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
  4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
  5. meningkatkan mutu pembelajaran;
  6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
  7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
  8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
  9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Pembatasan profesional dengan kriteria tertentu mengharuskan guru untuk bekerja keras demi mendapatkan kesejahteraan. Salah satu persyaratan yang harus dimiliki seorang pendidikan adalah kompetensi yang dibuktikan lewat sertifikat-sertifikat. Dalam rangka memperolah sertifikat tersebut, guru harus sering mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, training, workshop dan lain-lain terutama kegiatan yang berstatus tingkat nasional agar sertifikat yang didapat memiliki poin yang tinggi. Sertifikat-sertifikat seperti inilah yang sampai saat ini dicari-cari. Beberapa acara yang diadakan di kampus UIN Syarif Hidayatullah dan beberapa tempat lainnya selalu mengundang perhatian guru. Apalagi jika acara-acara tersebut merupakan acara-acara pendidikan. Namun, hal yang sangat disayangkan adalah ketika para pendidik tersebut hanya sekedar ingin mendapatkan sertifikat an sich tanpa mengikuti acara. Hal ini saya alami sendiri saat menghandle beberapa acara pendidikan di kampus. Banyak peserta dari kalangan guru yang mendaftar, namun hanya sebagian kecil dari mereka yang memang memiliki niat untuk ikut. Baru pada saat pembagian sertifikat, “utusan-utusan” dari guru-guru yang tidak hadir dengan semangat meminta jatah sertifikat. Bahkan ada kejadian yang menurut saya keterlaluan. Beberapa kali saya dihubungi oleh teman-teman saya yang dititipi pesan agar membuatkan sertifikat acara tingkat nasional untuk digunakan dalam proses sertifikasi guru. Seharusnya, para pendidik menyadari bahwa kesejahteraan akan menjadi keniscayaan sebagai konsekuensi logis dari profesionalitas. Sehingga kesejahteraan tidak menjadi prioritas dengan melupakan peningkatan kompetensi. Namun di tengah kesulitan ekonomi dan himpitan-himpitan problem hidup, siapa yang tidak ingin memakai jalan pintas?.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: