Kecurangan dan Dilema dalam Ujian Nasional

Leave a comment

April 28, 2009 by kamalfuadi


Senin, 20 April 2009 menjadi hari pertama penentuan keberhasilan belajar siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat. Minggu selanjutnya, 27 April 2009, giliran siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat untuk kembali menghadapi detik-detik terakhir paling menentukan selama masa sekolah mereka. Rentang masa sekolah selama tiga tahun akan ditentukan lulus atau tidaknya hanya dalam hitungan jam pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Penentuan kelulusan UN dianggap oleh banyak orang sebagai hal yang sangat memberatkan dan tidak adil. Selama tiga tahun bersekolah dan telah menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit kemudian harus menghadapi keputusan final yang didasarkan pada ujian akhir tersebut.

Ujian akhir memang hampir selalu menuai protes dari banyak pihak yang selalu memperhatikan pelaksanaan pendidikan. Mulai dari yang melihatnya secara yuridis dengan memperhatikan berbagai kejanggalan yang terdapat dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan hingga yang menggugat pengabaian pemerintah terhadap psikologi siswa-siswi peserta ujian. Protes-protes tersebut merupakan protes multiperspektif karena permasalahan mengenai UN merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Protes yang disampaikanpun tidak hanya sekedar bersuara di depan publik atau hanya sekedar gumaman di mulut. 21 Mei 2007 menjadi hari bersejarah dimana gugatan warga negara (citizen lawsuit) untuk mengubah kebijakan Ujian Nasional oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dikabulkan. Majelis hakim menolak eksepsi para tergugat yang terdiri atas Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Nasional dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Amar putusan yang disampaikan hakim mengamanatkan kepada para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, dan akses informasi yang lengkap di semua daerah di Indonesia, sebelum pemerintah melaksanakan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut.

Hasil putusan tersebut memang sejalan dengan keinginan berbagai pihak. Sudah sejak lama, terutama orang-orang yang kurang setuju dengan pelaksanaan UN, banyak pihak yang menginginkan pemerintah untuk lebih mengedepankan peningkatan kualitas pendidikan sebelum mengevaluasi prosesnya. Bahkan hingga saat inipun statement tersebut selalu dikumandangkan oleh banyak. Karena dalam kenyataannya, peningkatan standar minimal kelulusan dari tahun 2004 sebesar 4,00 hingga 2009 sebesar 5,50 tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan.

Hal inilah yang kemudian mendorong banyak pihak untuk mengeluarkan pendapat mereka sebagai solusi alternatif menyiasati pelaksanaan UN yang tidak dikehendaki banyak pihak. Ada yang menyatakan sebaiknya UN dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan kualitas sekolah di berbagai daerah. Sehingga pertimbangan regional menjadi dasar dalam melaksanakan UN. Ada juga yang menginginkan agar sekolah yang melaksanakan UN memilih soal yang telah dibagi (cluster) A dan B. A untuk jenis soal yang berat dan B untuk jenis soal dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Solusi-solusi tersebut juga tidak lantas disetujui semua orang. Solusi lain yang kemudian diusulkan adalah dengan mengklasifikasikan sekolah berdasarkan tiga kualifikasi, yaitu bagus, sedang dan terbelakang. Hal ini untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan treatment yang berbeda terhadap sekolah-sekolah yang telah dibagi ke dalam tiga kualifikasi tersebut.

Belum lagi selesai dari berbagai protes yang disampaikan kepada pemerintah, pelaksanaan UN selalu diwarnai dengan berbagai kecurangan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, panitia penyelenggara ataupun pihak lain yang secara sengaja melakukannya. Pelaksanaan UN 2009 pun tak luput dari kecurangan-kecurangan. Mulai dari soal yang secara sengaja dibocorkan hingga pemberian jawaban oleh guru kepada siswa. Agaknya kecurangan demi kecurangan akan selalu mewarnai pelaksanaan UN dari tahun ke tahun. Walaupun pemerintah telah menerjunkan pengawas sebanyak 1 untuk 10 orang peserta UN namun kecurangan tetap saja terjadi. Guru selalu menjadi pihak yang mendapat sorotan. Walaupun yang terlibat dalam kecurangan tidak melulu dilakukan oleh guru. Karena sekolah dan kepala sekolah seringkali melakukan kecurangan dengan konspirasi yang direncakana secara rapi. Namun tetap saja guru yang selalu disalahkan dalam hal kecurangan.

Kecurangan yang dilakukan oleh guru seringkali hanya dilihat hanya sebagai kecurangan yang sengaja dilakukan guru untuk meningkatkan prestise sekolah sehingga gengsi sekolah dapat tetap dipertahnkan. Padahal, permasalahan kecurangan yang dalam UN merupakan permasalahan kompleks. Guru secara pribadi juga di bebani tanggung jawab besar berkenaan dengan keberhasilan anak didik dalam menempuh ujian tersebut. Terlebih jika guru tersebut adalah guru mata pelajaran yang dujikan dalam UN. Keberhasilan guru adalah keberhasilan murid. Keberhasilan murid dalam ujian akan menjadi tolok ukur seberapa efektif guru dalam menyampaikan pelajaran sehingga membuat muridnya memahami pelajaran dengan baik. Sekolah akan menilai keberhasilan guru dalam mengajar dari hasil ujian. Ketika banyak murid yang gagal bisa jadi sekolah akan mengambil tindakan terhadap guru.

Belum lagi menghadapi beban di atas, guru juga tentunya harus menghadapi orang tua atau wali murid yang juga menuntut agar anak-anak mereka dapat berhasil menyelesaikan sekolah dengan lulus UN. Hal seperti inilah yang kemudian mendorong guru untuk secara pribadi melakukan kecurangan atau dengan berkonspirasi secara kolektif dengan seluruh stake holder sekolah. Guru dan yang lain dihadapkan dalam hal yang dilematis. Antara memenuhi tuntutan standar minimal dengan membiarkan proses UN berjalan dengan baik tanpa kecurangan atau berusaha melakukan upaya apapun (curang) agar semua anak didik dapat lulus dengan hasil yang memuaskan.

Seharusnya guru, kepala sekolah, panitia penyelenggara ujian dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam UN selalu berfikir untuk mengedepankan kualitas dan tidak menggunakan cara-cara licik yang hanya menghasilkan keberhasilan semu. Pun orang tua harus menyadari bahwa guru juga tentunya telah melakukan hal yang terbaik dalam menyampaikan pelajaran dan memfasilitasi anak-anak mereka. Gurupun pastinya tidak menginginkan anak didiknya tidak berhasil menempuh ujian. Masing-masing pihak harus menyadari posisinya untuk bersama-sama melakukan yang terbaik demi anak-anak dengan cara masing-masing yang dapat dilakukan. Jika kecurangan demi kecurangan tetap terjadi dan selalu menjadi siklus teratur, lalu kapan standar sebenarnya dapat benar-benar terwujud?.

«

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: