Melahirkan Pekerja dari Sekolah

Leave a comment

April 28, 2009 by kamalfuadi


Setiap Senin malam, salah satu televisi swasta di tanah air menayangkan salah satu program bermutu dan mencerdaskan. Program tersebut selalu menghadirkan pemegang kebijakan publik (pemerintah) untuk didaulat berbicara dan mempertanggung jawabkan jabatan yang mereka emban kepada rakyat. Program tersebut diberi nama Atas Nama Rakyat. Senin 27 April 2009, Atas Nama Rakyat kembali hadir meyapa di televisi dengan menghadirkan salah satu menteri dalam jajaran kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Pejabat pemerintah yang dihadirkan adalah Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof. Dr. Bambang Sudibyo.

Salah satu yang menjadi pembicaraan antara Karni Ilyas dengan Bambang Sudibyo adalah mengenai rencana pemerintah untuk menggalakkan penyelenggaran pendidikan dalam bentuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Mendiknas menyatakan keinginan pemerintah untuk membalik keadaan menjadi 2:1. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlahnya 2:1 dibandingkan dengan jumlah SMK, maka pemerintah mencanangkan agar jumlah SMK menjadi 2:1 dibanding SMA. Jika memang demikian, tampaknya pemerintah memang menginginkan agar lulusan-lulusan sekolah manjadi lulusan yang siap pakai dan siap kerja. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperbanyak SMK-SMK di seluruh indonesia.

Tuntutan untuk melahirkan lulusan siap pakai merupakan hal yang menggejala di era globalisasi dan pasar bebas. Pertama, Dunia kerja menuntut sekolah untuk dapat menyiapkan lulusan yang dapat diandalkan di dunia kerja. Banyak pihak yang mengistilahkan paradigma pendidikan yang memenuhi tuntutan dunia kerja dengan istilah paradigma pabrik. Epistemologi yang mendasari paradigma pendidikan seperti ini adalah epistema ekonomi. Ada lagi yang mengistilahkannya dengan model pendidikan kapitalis. Dalam teori yang seiring dipakai, pendidikan yang demikian mendasarkan pelaksanaannya pada teori human capital atau human investment.

Kedua, orang tua atau wali murid sekarang memang memiliki kecenderungan untuk lebih memilih SMK sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Daripada menyekolahkan anak-anak mereka di SMA dan menjadi lulusan yang tidak memiliki skill apa-apa ditambah dengan tidak tersedianya biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah di SMA meniscayakan lulusannya untuk melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Lulus dari perguruan tinggipun belum menjamin mereka mendapatkan pekerjaan. Maka pilihan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke SMK merupakan jalan cepat untuk mendapatkan life skill dan dengan begitu cepat mendapatkan pekerjaan sehingga orang tua tidak perlu bersusah payah mengeluarkan biaya banyak demi menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Prosentase SMA dengan SMK saat ini, menurut keterangan Mendiknas adalah 56%:44%. Jumlah yang tidak terpaut terlalu jauh. Maka tidak mustahil keinginan pemerintah untuk membalik keadaan menjadi 2:1 untuk SMK dalam waktu yang tidak lama lagi akan terealisasi. Keadaan seperti ini bisa jadi memang menjadi harapan banyak pihak di Indonesia. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang demikian memburuk, masyarakat tentunya tidak ingin membuang waktu dan uang mereka untuk sekolah yang tidak menjamin lulusannya mendapatkan pekerjaan. Lebih baik menempuh waktu sebentar dengan mengeluarkan biaya yang tidak banyak dan mendapatkan pekerjaan dengan cepat selepas lulus sekolah.

Walau demikian keinginan masyarakat yang instan dan juga keinginan pemerintah untuk menggalakkan pendidikan SMK bukan tanpa persoalan. Pertama, pendidikan yang diselenggarakan di SMK seharusnya tidak mengabaikan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Pencapaian proses menuju pendewasaan tetap menjadi tujuan luhur yang harus selalu dikedepankan. Dengan demikian anak didik tidak selalu berfikiran untuk hanya mendapatkan pekerjaan dalam waktu cepat. Selain itu, dengan tetap mengedepankan proses pendidikan dan tujuannya yang luhur, maka pelaksanaan pendidikan di SMK tidak selalu berorientasikan kapitalisme atau berparadigma pabrik. Kedua, masih banyak lulusan SMK yang menganggur dan “terpaksa” melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi daripada menganggur. Mereka yang menganggur merupakan lulusan yang dianggap dunia kerja tidak memenuhi kebutuhan dunia kerja. Skill yang mereka miliki dianggap tidak mumpuni. Mereka yang menganggur kemudian “terpaksa” melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi walaupun dengan memilih jurusan yang berbeda dengan materi yang sebelumnya mereka dapatkan di SMK.

Keinginan pemerintah untuk menjadikan SMK sebagai lokomotif baru dalam pendidikan menengah seharusnya diimbangi dengan kesempatan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan skill yang telah didapatkan anak didik di SMK. Selain itu, lapangan pekerjaan lainpun juga tetap disediakan dengan memadai sehingga bukan cuma lulusan SMK yang dapat langsung bekerja. Tugas seperti ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga tugas yang perlu mendapatkan dukungan dari sekolah dan dunia kerja. Pemerintah menyediakan fasilitas sekolah yang memadai, sekolah melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya sehingga standar kompetensi lulusan dapat tercapai dan dunia kerjapun menyediakan lapangan kerja yang memadai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: