Privatisasi dan Komoditasi Pendidikan

1

May 13, 2009 by kamalfuadi


Pendahuluan

Menyambut bergulirnya era reformasi, banyak orang berekspektasi agar wajah dunia pendidikan semakin baik dan bermutu. Sebagai sebuah wahana penyadaran dan pembebasan, pendidikan dianggap mampu mengeluarkan manusia dari segenap keterkungkungan. Di tengah meluapnya harapan itu, tantangan yang ada di hadapan seringkali membuat harapan itu semakin menciut. Alih-alih menjadi baik dan bermutu, pendidikan justru dianggap semakin menampakkan sisi buram dan sekaligus menorehkan catatan-catatan kelam.

Ketika istilah otonomi daerah muncul dan berimbas kepada munculnya istilah otonomi sekolah dan kampus, masyarakat seakan “tersihir” dan berharap akan menikmati eforia pendidikan. Namun yang terjadi justru “tarif masuk” menuju dunia pendidikan semakin melambung. Penafsiran terhadap istilah otonomi pendidikan seakan dimonopoli oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh terhadap setiap kebijakan. Otonomi pendidikan bukanlah privatisasi yang berujung pada komoditasi pendidikan. Dalam makalah singkat ini, akan dibahas konsep privatisasi dan komoditasi, dalam hubungannya dengan pendidikan.

Privatisasi dan Komoditasi

Privatisasi telah menjadi fenomena global yang hampir selalu dibicarakan orang berkaitan dengan kebijakan ekonomi saat ini. Privatisasi dipandang sebagai jawaban bagi permasalahan ekonomi dengan melepaskan perusahaan negara yang menelan anggaran besar. Berdasarkan penelitian Bank Dunia tahun 1992, tercatat sejak 1980 lebih dari 80 negara telah merencanakan privatisasi yang melibatkan 6.800 Badan Usaha Milik Negara (BHMN) di seluruh negara1. Privatisasi telah menjadi term yang mendunia. Istilah ini seringkali diasosiasikan dengan gejala perubahan global yang merepresentasikan perluasan otoritas pasar, seperti: penggunaan mekanisme pasar, kepemilikan swasta, insentif-insentif profit, atau kebijakan-kebijakan lain yang serupa2. Dengan demikian, istilah privatisasi merupakan istilah yang dekat dengan pasar dan kebijakan ekonomi. Hal ini menyebabkan privatisasi selalu didekati dengan menggunakan pendekatan pasar. Lubienski sendiri menyatakan bahwa:

.Of course, market-based approaches are quite popular with policymakers around the world as the primary prescription for centralized state-planning and bureaucratic administration of public services. In general, “privatization” elevates private control, incentives, and decision-making over public administration through market mechanisms of decentralization, consumer choice, and competition3.

Walaupun identik dengan pasar, privatisasi tidaklah sama dengan pasar itu sendiri. Privatisasi mengindikasikan adanya proses pelepasan kontrol dari tangan publik. Privatisasi berasal dari bahasa latin privare yang berarti mengambil atau merampas. Privatisasi tidak meniscayakan adanya pasar dimana ada penjual dan pembeli yang sama-sama mencari untung. Privatisasi menjadi prasyarat adanya marketisasi4. Le Grand dan Robinson, sebagaimana dikutip Geoff Whitty dan Sally Power, menyatakan bahwa privatisasi, secara luas, didefinisikan sebagai sebuah proses pengurangan subsidi-subsidi negara serta pengalihan pelayanan dari sektor publik ke sektor swasta5.

Argumen yang digunakan para pelaku privatisasi adalah argumen pasar. Namun secara lebih terperinci, Lubienski menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan dibalik pelaksanaan kebijakan privatisasi, yaitu:

  1. peningkatan pendapatan (enhanced revenue)

  2. peningkatan efisiensi (greater efficiency)

  3. penyusutan peran pemerintah (downsizing government)

  4. pemerintahan sebagai sebuah bisnis (government as bussiness)

  5. kontrol atas deregulasi (the drive for deregulation)6

selain itu, terdapat beberapa alasan lain mengenai pelaksanaan privatisasi7:

  1. mengurangi beban keuangan pemerintah

  2. meningkatkan efisiensi perusahaan

  3. meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan

  4. mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan

  5. mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri

  6. sebagai flag-carrier (pembawa bendera) untuk go international

Lebih jauh, privatisasi, seperti dijelaskan Mansour Fakih, merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi neo-liberalisme yang didesakkan oleh korporasi global. Bahwa privatisasi adalah salah satu ramuan kunci dari sistem ekonomi globalisasi (corporate led globalization). Mansour Fakih secara terperinci menyebut privatisasi, dan termasuk di dalamnya komodifikasi layanan publik sebagai ciri-ciri dari ramuan kebijakan neo-liberalisme. Ia mengemukakan delapan ciri dari ekonomi neo-liberal, yaitu8:

    1. paket kebijakan untuk melakukan deregulasi dan mengurangi atau menghilangkan hambatan terhadap bekerjanya korporasi atau perusahaan transnasional

    2. kebijakan yang mengitegrasikan dan mengkonversikan ekonomi nasional ke dalam ekonomi yang berorientasikan ekspor, meskipun kebijakan tersebut harus mengorbankan lingkungan dan sistem sosial

    3. kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh secara super cepat, walaupun harus melakukan eksploitasi alam tanpa mengenal batas

    4. kebijakan yang mendukung meningkatnya konsentrasi korporasi secara dramatis

    5. kebijakan yang memangkas semua program pelayanan sosial, pelayanan kesehatan maupun perlindungan lingkungan

    6. kebijakan yang menggeser kekuasaan tradisional ataupun kebijakan yang melemahkan institusi demokratis pemerintah maupun komunitas lokal dan menggantinya dengan birokrat korporasi global

    7. kebijakan untuk mendorong homogenisasi budaya global, dan kebijakan yang mendorong homogenisasi budaya konsumtif secara intensif

    8. kebijakan privatisasi dan komodifikasi (komersialisasi) layanan publik, maupun kebijakan untuk privatisasi dan komodifikasi sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik komunal.

Komoditasi merupakan proses transformasi yang menjadikan sesuatu menjadi komoditi atau barang untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan9.

Privatisasi Pendidikan

Privatisasi yang pada mulanya merupakan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan pasar, juga merambah dunia pendidikan. Menurut Berfield dan Levin, konsep privatisasi pendidikan dapat dipahami dalam tiga bentuk: pertama, berbagai penyediaan pendidikan dengan swasta. Maksudnya pendidikan bisa disediakan oleh pelaku ekonomi swasta, seperti universitas atau sekolah yang dimiliki dan dioperasikan oleh swasta. Penanganan pemerintah, dalam hal ini, tidak dibutuhkan. Kedua, pembiayaan oleh orang tua siswa, dimana pendidikan lebih banyak dibiayai sendiri daripada mengandalkan subsidi pemerintah. Dalam privatisasi jenis ini, dapat dikatakan orang tua langsung membayar ke sekolah atau universitas dan bukan membayarnya lewat pajak. Ketiga, privatisasi dalam bentuk regulasi, pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh swasta. Maksudnya layanan pendidikan dapat dimonitor oleh penerima layanan itu secara langsung, misalnya para siswa dan keluarga mereka10.

Masing-masing dari jenis-jenis privatisasi ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan ketiganya sekaligus, atau menggunakan unsurnya secara seimbang. Sebagaiman dijelaskan di atas, argumen yang digunakan dibalik privatisasi adalah argumen pasar. Pun dalam privatisasi pendidikan, argumen yang dipakai adalah argumen pasar, dimana pendidikan (baca: sekolah), diposisikan untuk berkompetisi dengan institusi-institusi pendidikan lainnya yang juga mengalami proses privatisasi. Contoh yang bisa dikemukakan disini adalah adu argumentasi antara orang-orang yang pro pasar di satu sisi vis a vis negara, dalam hal ini adalah Amerika. Peter W. Cookson Jr. Menyebutkan:

For a decade or more, Americans have been exposed to an argument about educational change and improvement that has as its core concept the deregulation of public education. Essentially, market advocates claim that educational bureaucrats, intent on preserving their monopoly, have blocked educational reform by refusing to place schools in competition with each other for students and hence resources. In effect, the government is engaging in restraint of trade by supporting the existing public school system and not supporting families directly through vouchers or other direct payment schemes. The potential of this demand-side educational experiment and innovation is thus diminished, causing student achievement to remain suppressed. Market advocates argue vociferously that poor students, in particular, are unjustly punished by the present state system, which due to residential segregation, discrimination and unequal resources make the concept of equal educational opportunity, an empty, if not hypocritical, political promise11.

Peter merupakan penentang kebijakan privatisasi pendidikan. Argumen yang dikemukakan dilandaskan atas adanya kekhawatiran bahwa privatisasi dalam pendidikan justru bisa menjadi ancaman bagi masyarakat dan kelangsungan demokrasi. Argumen ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mansour Fakih bahwa komodifikasi pendidikan hanya akan mengancam keberlangsungan kemanusiaan. Peter meyakini bahwa pendidikan merupakan ruang politik, budaya dan pendidikan itu sendiri yang jika dikelola dengan baik maka akan menjadi pemicu perkembangan civil society dan demokrasi.

Berkaitan dengan argumen pasar, Peter menjelaskan ketidaksetujuannya dengan berangkat dari pertanyaan besar, apakah argumen pasar benar-benar mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Logika yang dipakai adalah jika pasar memang mampu memberikan pelayanan dengan adil dan baik, maka ia tidak perlu diragukan untuk bisa diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Namun sebaliknya, jika pasar tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka penerapan logika pasar dalam bidang pendidikan pun harus diragukan, bahkan ditolak sama sekali.

Dengan mengutip data dari ekonom Amerika John Kenneth Galbraith, Peter menyatakan bahwa argumen privatisasi berasal dari teori kapitalisme laissez-faire yang berdasar pada kompetisi, pilihan dan tanggung jawab individu12. Peter dengan gamblang menganalogikan teori yang sering kali digunakan sebagai “dalil” ini, dengan teori tentang bumi yang datar. Teori datarnya bumi runtuh dengan adanya ekspedisi mengelilingi bumi yang akhirnya membuktikan bahwa bumi adalah bulat. Pun dalam teori bahwa pasar dapat memberikan bagian yang adil juga perlu dibuktikan.

Pelaksanaan Privatisasi Pendidikan

Sebagai wacana yang telah diterapkan di berbagai negara, dalam makalah ini juga akan dipaparkan privatisasi pendidikan dengan merujuk kepada contoh yang pelaksanaan privatisasi yang dipaparka n Geoff Whitty dan Salis Power di tiga negara yaitu, Inggris, New Zealand dan Amerika Serikat13.

Di Inggris dan Wales, sebelum tahun 80an, mayoritas anak-anak dididik dalam sekolah negeri yang dikelola oleh LEA. Ketika Thathcher mulai memegang kekuasaan maka terjadi beberapa usaha perubahan dengan mendesentralisasi monopoli peran LEA terhadap pendidikan dengan kebijakan bernama Education Acts. Perubahan itu diantaranya adalah peralihan tanggung jawab dari LEA kepada tanggung jawab individu. Berikutnya, pemerintah juga membuat sebuah institusi sekolah baru di luar LEA. CTC (City Technology Colleges) merupakan institusi baru yang dibentuk sebagai pengganti dari LEA, dengan penekanan kurikulum pada pengembangan sains dan teknologi. Kebijakan untuk tetap menerima dukungan finansial dari pemerintah pusat yang termasuk dalam Education Reform Act 1988, juga tetap dilakukan. Pola penerimaan murid baru mulai dirubah dengan tidak lagi memakai pola yang ada dalam sistem negara. Local Management of Schools (LMS) memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang masih berada dalam kontrol LEA untuk mengelola keuangan dan manajemen mereka sendiri. Pola penerimaan murid dibuka dengan seluas-luasnya agar sekolah-sekolah tersebut tetap bisa bertahan. Beberapa sekolah di Inggris dan Wales, yang mengikuti Assisted Places Schemes, justru secara ekonomi berada di ambang kehancuran, bahkan ada astu sekolah di Wales yang harus ditutup.

Senada dengan perubahan yang terjadi di Inggris dan Wales, New Zealand juga menerapkan kebijakan privatisasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan privatisasi pendidikan di New Zealand relatif lebih seimbang jika dibandingkan dengan apa yang dilaksanakan di Inggris. Hal ini bisa dimengerti karena privatisasi pendidikan di New Zealand memberikan penekanan pada penyamarataan, keterlibatan masyarakat dan partnership antara orang tua dan praktisi pendidikan. Dalam proses inovasi bidang pendidikan ini, New Zealand juga menerapkan perubahan dalam kurikulum nasional.

Di Amerika Serikat, peran dari pemerintah federal, justru sangat dibatasi. Hal menyebabkan adanya kesulitan untuk mengidentifikasi desain kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang terlihat dengan jelas justru ada di negara-negara bagian dan distrik-distrik. Edison Project misalnya, sebagai sebuah perusahaan yang melakukan kontrak dengan distrik-distrik dalam menguasai sekolah-sekolah mendapat keuntungan yang signifikan dari $ 68 juta – $ 126 juta pada 1999.

Analisis yang dikemukakan oleh Geoff Whitty adalah bahwa pelaksanaan privatisasi di Inggris dan Wales tidak mampu mengakomodir perbedaan-perbedaan horizontal dunia persekolahan. LMS sebagai institusi yang dimaksudkan untuk mendukung gerakan privatisasi ini justru hanya berkutat pada peningkatan efisiensi biaya an sich, tanpa mampu melakukan peningkatan pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, walaupun pemerintah mengklaim bahwa LMS secara positif telah memberikan banyak peningkatan.

Dari fenomena yang ada, bisa disimpulkan bahwa telah terjadi ketimpangan antara biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk membiayai privatisasi lewat LMS dengan output yang dihasilkan lewat proses ini. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di New Zealand dan Amerika Serikat.

Privatisasi pendidikan mulai merambah dunia pendidikan Indonesia pada tahun 2003 dengan kemunculan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan perubahan status empat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PTN yang berubah statusnya tersebut adalah UI, ITB, IPB, dan UGM14. Wasana yang digulirkan berkenaan dengan perubahan status PTN tersebut adalah otonomi kampus. Padahal jika dirunut secara kronologis, otonomi kampus yang dimaksud hanya merupakan eufemisme dari privatisasi. Hal ini bisa dimengerti, kerena pemerintah tidak ingin terjadi gejolak dalam pelaksanaan privatisasi di kampus-kampus tersebut15. Akibat yang ditimbulkan dari privatisasi PTN tersebut diantaranya adalah komodifikasi kampus dan kenaikan biaya operasional yang eksesnya langsung dirasakan oleh mahasiswa dan calon mahasiswa. Wacana privatisasi pendidikan ini makin menemukan momentumnya di Indonesia, tatkala pemerintah mengajukan RUU Badan Hukum Pendidikan.

Berbagai masalah serius, seperti buruknya sarana dan prasarana sekolah, tingginya murid drop out, sserta guru yang tidak berkualitas, disebabkan oleh terbatasnya dana yang disediakan. Pendanaan terhadap sektor pendidikan dianggap sumber utama terpuruknya pendidikan nasional. Pemerintah sebagai penanggungjawab utama pendanaan pendidikan nasional tidak mampu menafkahi secara baik. Argumen yang sering dikemukakan, yaitu makin beratnya beban negara untuk menanggung semua pengeluaran sektor publik, termasuk pendidikan.16

Atas dasar permasalahan di atas, pemerintah terdorong untuk melakukan privatisasi pendidikan, sebagai jalan keluar untuk mendongkrak mutu pendidikan bangsa. Alih-alih menyelesaikan masalah pendidikan, wacana privatisasi malah bertendensi membuat masalah semakin kompleks dan cenderung apatis. Cuci tangan pemerintah ini, tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Peran pemerintah dalam pendidikan seolah mereduksi sejak terbitnya UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 yang berbunyi : Pendanaan Pendidikan Menjadi Tanggung Jawab Bersama Antara Pemerintah, Pemrintah Daerah Dan Masyarakat. Dan juga karena PP tentang otonomi daerah namun hakekat otonomi dalam pendidikan, diterjemahkan secara tidak benar oleh pemerintah17. Otonomi pendidikan seharusnya memberikan keleluasaan sekolah secara mandiri agar dapat menentukan kebijakan akademis tanpa intervensi. Bukan kemandirian pembiayaan pendidikan yang tidak mengikutkan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan.

Martin Cornoy mengarahkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara (state police). Political will dan power government memiliki pengaruh besar dalam setiap kebijakan pendiidkan. Namun, hendaknya wacana privatisasi dilihat dahulu manfaat dan mudharatnya. Hingga hari ini belum ada kesimpulan yang menyatakan bahwa privatisasi pendidikan akan meningkatkan mutu pendidikan. Justru sebaliknya, privatisasi memiliki potensi besar komersialisasi pendidikan di indonesia18.

Privatisasi berangkat dari konsep liberalisme dan kapitalisme, dimana model pelayanannya akan membidik sektor tertentu (the have) demi perputaran modal. Kemudian privatisasi berpotensi untuk membatasi orang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas. Konsekuensi logis dari privatisasi ini, PT seakan berlomba membuka program studi baru atau menjalankan strategi penjaringan mahasiswa baru melalui jalur non SPMB. Kecenderungan privatisasi seperti ini menjadikan the have (punya dana/kaya) yang boleh dapat lulus di PT bergengsi, dibanding dengan the poor tapi memiliki intelegensi tinggi. Hal ini senada dengan ungkapan Eko prasetyo, bahwa Orang Miskin Dilarang Sekolah.

Dampak lebih buruk dari privatisasi PT ialah hilangnya solidaritas sosial. Apabila seseorang masuk fakultas bergengsi seperti kedokteran dengan membayar 200 juta secara otomatis akan memutar otak mereka untuk mengembalikan output atau modal yang mereka keluarkan selama kuliah dengan membebankan biaya yang mahal terhadap biaya kesehatan. Dampak lain privatisasi adalah semakin banyaknya mahasiswa yang berfikir praktis dan pragmatis. Hal ini dikarenakan privatisasi pendidikan dapat memanjakan orang-orang dengan pelayanan khusus misalnya, membeli ijazah dengan harga mahal. Sedangkan tuntutan untuk belajarpun terabaikan, bahkan moral seperti kejadian di atas dapat diperdagangkan.

Daftar Pustaka

Cookson Jr., Peter W., Privatization and Educational Equity: Can Markets Create a Just School System?., Current Issues in Comparative Education, Teachers College, Columbia University, 2002, Vol. 1 (2). Tersedia di www.tc.edu/cice/Archives/1.2/12klees.pdf

Damanik, Jayadi, et. al., Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Jakarta: KOMNAS HAM, 2005.

Danang Kurniadi, BHP dalam Jeratan Privatisasi, tersedia di http://www.demajusticia.com

Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, Yogyakarta: LKIS, 2005.

Fakih, Mansour, Bebas dari Neo-Liberalisme, Yogyakarta: INSIST PRESS, 2003.

…………………., Komodifikasi Pendidikan sebagai Ancaman Kemanusiaan, dalam pengantar untuk Francis X. Wahono, Kapitalisme Pendidikan; Antara Kompetisi dan Keadilan, Yogyakarta: INSIST PRESS, CINDELARAS bekerjasama dengan PUSTAKA PELAJAR, 2001, Cet. II.

Lubienski, Christopher, School Choice and Privatization in Education: An Alternative Analytical Framework, Journal for Critical Education Policy Studies Volume 4, Number 1 (March 2006)., tersedia di http://www.jceps.com/?pageID=article&articleID=57.

Setiawan, Bonnie, STOP WTO!: dari Seattle sampai Bangkok, Jakarta: INFID, 2000.

Syamsul Hadi, et. al., Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia, Tangerang: Marjin Kiri, 2007.

Whitty, Geoff dan Sally Power, Marketization and Privatization in Mass Education Systems, International Journal of Educational Development 20 (2002). Tersedia di http://www.unjobs.org/authors/sally-power.

1Syamsul Hadi, et. al., , Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia, Tangerang: Marjin Kiri, 2007., hal. 5.

2 Christopher Lubienski, School Choice and Privatization in Education: An Alternative Analytical Framework, Journal for Critical Education Policy Studies Volume 4, Number 1 (March 2006).

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Geoff Whitty dan Sally Power, Marketization and Privatization in Mass Education Systems, International Journal of Educational Development 20 (2002). Tersedia di http://www.unjobs.org/authors/sally-power.

6 Christopher Lubienski,op. cit.

7Syamsul Hadi, et. al., , hal. 5-6.

8 Mansour Fakih, Bebas dari Neo-Liberalisme, Yogyakarta: INSIST PRESS, 2003, hal. 103-128.

9 Mansour Fakih, Komodifikasi Pendidikan sebagai Ancaman Kemanusiaan, dalam pengantar untuk Francis X. Wahono, Kapitalisme Pendidikan; Antara Kompetisi dan Keadilan, Yogyakarta: INSIST PRESS, CINDELARAS bekerjasama dengan PUSTAKA PELAJAR, 2001, Cet. II. Dalam pengantar untuk buku ini, Mansour Fakih menggunakan istilah komodifikasi untuk menyebut proses komoditasi yang digunakan dalam makalah ini.

10Syamsul Hadi, et. al., , Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia,hal. 145-147.

11 Peter W. Cookson Jr., Privatization and Educational Equity: Can Markets Create a Just School System?, Current Issues in Comparative Education, Teachers College, Columbia University, 2002, Vol. 1 (2).

12Ibid., dalam ekonomi kapitalis, terdapat dua aliran yang berbeda, yang satu menghendaki agar kapitalisme dikontrol oleh Negara. Yang satu menghendaki kebebasan pasar yang sebebas-bebasnya. Aliran pertama digawangi oleh Keynes, adapaun aliran kedua dipelopori oleh Milton Friedman dan Margaret Thatcher. Ulasan singkat mengenai sejarah dan kebijakan dua aliran ini bisa dibaca dalam Bonnie Setiawan, STOP WTO!: dari Seattle sampai Bangkok, Jakarta: INFID, 2000.

13 Geoff Whitty dan Sally Power, hal. 97-99.

14 Syamsul Hadi, et. al., , hal. 159.

15Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, Yogyakarta: LKIS, 2005, hal. 279.

16 Syamsul Hadi, et. al., , hal. 145.

17 Banyak pihak yang merasa keberatan dengan beberapa pencantuman pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Mereka menganggap adanya kontradiksi antar satu pasal dengan pasal lainnya. Perdebatan mengenai hal inipun tidak dapat dielakkan. Lihat misalnya Syamsul Hadi, et. al., hal 152-155. bahkan seringkali pasal-pasal yang dimaksud, disebut sebagai pasal-pasal yang mendukung upaya privatisasi. Dengan gamblang, kepentingan kapitalisme disebut telah diakomodir dalam peraturan-peraturan perundangan dalam bidang pendidikan. Hal ini sekaligus juga menunjukkan keberpihakkan dan penguatan dominasi kepentingan kapitalisme. Lihat Jayadi Damanik, et. al., Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Jakarta: KOMNAS HAM, 2005.

18 Danang Kurniadi, BHP dalam Jeratan Privatisasi, tersedia di http://www.demajusticia.com

One thought on “Privatisasi dan Komoditasi Pendidikan

  1. suherman says:

    saya tertarik dengan penyajian informasi data anda yang cukup lengkap.
    Permasalahannya, maaf sekali saya tidak melihat solusi kongkrit apapun untuk bahan pertimbangan saya berkontemplasi.
    Sudah puluhan tahun semua kita berupaya mengatasinya, namun semua hanya bersifat partial dan nihil.
    Apakah Sila 2 dan Sila ke 5 serta Hak Asasi Manusia atas pekerjaan dan pendidikan, hanya mimpi bangsa ini ?
    Salam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: