Penghapusan Ditjen PMPTK dan Reformasi Birokrasi Kemendiknas

5

June 21, 2010 by kamalfuadi


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) secara resmi dihapus dari Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Penghapusan ini mengundang reaksi berbagai pihak. Penghapusan Ditjen PMPTK dinilai sebagai sebuah langkah kemunduran. Penilaian semacam ini memang terlihat mendominasi sebagian besar respon sehingga seolah mewakili suara mayoritas. Keputusan untuk menghapus Ditjen PMPTK hadir tatkala proses sertifikasi, yang merupakan tugas Ditjen PMPTK, masih belum selesai. Belum ditambah rentetan masalah terkait sertifikasi yang juga menjadi tanggung jawab Ditjen PMPTK.

Salah satu pihak yang getol menyuarakan penentangan mengenai penghapusan Ditjen PMPTK ini adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pada Selasa, 11 Mei 2010 PGRI mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. PGRI sendiri mengusulkan pembentukan badan otonom yang bertugas mengelola mutu guru dan tenaga honorer kependidikan. PGRI beralasan bahwa penghapusan Ditjen PMPTK merupakan upaya sistematis untuk meminggirkan guru dan tenaga kependidikan. Apalagi penghapusan tersebut dilakukan pasca pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) 2010 yang mengalami penurunan (Seputar Indonesia Rabu, 12 Mei 2010).

Keputusan pemerintah untuk menghapus Ditjen PMPTK dinilai akan semakin memperlambat proses sertifikasi pendidik. Penghapusan tersebut akan menjadi bumerang yang menghalangi perjalanan proses sertifikasi pendidik yang selama ini dinilai belum secara maksimal dilaksanakan pemerintah. Alih-alih menjadi solusi di tengah berbagai permasalahan terkait sertifikasi pendidik, penghapusan Ditjen PMPTK seakan menjadikan pemerintah sebagai pihak yang mengatasi masalah dengan masalah.

Reformasi Birokrasi

Penghapusan Ditjen PMPTK merupakan langkah strategis yang diambil Kemendiknas dalam rangka reformasi birokrasi. Penghapusan ini hanyalah satu diantara beberapa langkah yang diambil Kemendiknas. Kemendiknas berencana menambah beberapa struktur baru di lingkungan kerjanya. Beberapa struktur baru itu adalah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal (PAUN dan NF), Ditjen Pendidikan Dasar, Ditjen Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Tinggi, Ditjen Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra, Sekretaris Jenderal, dan Inspektorat Jenderal (Seputar Indonesia Senin, 24 Mei 2010).

Selain beberapa struktur baru tersebut, Kemendiknas juga berencana menambah beberapa staf yang akan membantu, yakni staf ahli menteri bidang hukum, bidang sosial dan ekonomi, bidang kerja sama internasional, bidang organisasi dan manajemen, serta bidang budaya dan psikologi pendidikan.

Penambahan beberapa struktur baru ini dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian target pendidikan yang masih jauh panggang dari api. Dengan melakukan penambahan tersebut Kemendiknas meyakini bahwa target pencapaian pendidikan dapat diraih dengan maksimal. Beberapa masalah seperti tumpang tindih tugas dan fungsi tiap unit kerja yang selama ini terjadi dan menyebabkan saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah dan saling berebut anggaran serta kegiatan diharapkan dapat diatasi dengan langkah reformasi birokrasi di tubuh Kemendiknas.

Reformasi birokrasi memang tidak hanya menjadi agenda Kemendiknas. Kementrian dan departemen lain di tubuh pemerintah juga melakukan agenda yang sama. Agaknya ada semacam itikad baik pemerintah kabinet baru untuk melakukan beberapa pembenahan dalam rangka meningkatkan kerja dan memperbaiki citra birokrasi yang selama ini diberi stigma kompleks lagi bertele-tele. Reformasi birokrasi di tubuh Kemendiknas tidak hanya bertujuan sebagai upaya peningkatan kinerja dan perbaikan citra birokrasi pendidikan. Namun lebih jauh reformasi birokrasi Kemendiknas juga merupakan harapan adanya perbaikan mutu pendidikan lewat kebijakan-kebijakan dan implementasi program.

Efisiensi dan Efektivitas

Perjalanan peran yang dimainkan oleh Ditjen PMPTK selama ini memang tidak mulus. Besaran jumlah guru dan luasnya jangkauan yang harus dirangkul Ditjen PMPTK menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Data guru yang dilansir Kemendiknas menunjukkan bahwa dari 2.607.311 guru negeri, baru 1.092.912 guru yang memiliki ijazah S1(41,91%). Guru yang hanya memiliki ijazah SMA sebanyak 535.601(20,54%), 49.763(1,90%) berijazah D1, 790.030(30,30%) berijazah D2, 121.327(4,65%) berijazah D3,  17.619(0,67%), dan 59 guru berijazah S3. Sebanyak 195.387 guru akan pensiun pada rentang 2009-2014. Besaran jumlah guru yang terdapat dalam data di atas belum ditambah dengan jumlah guru non negeri (swasta) yang jumlahnya juga tidak kalah banyak. Dengan demikian Pekerjaan Rumah (PR) Kemendiknas lumayan berat.

Data tersebut menunjukkan banyaknya jumlah guru yang belum memenuhi persyaratan untuk sertifikasi sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005. Pencapaian target yang dicanangkan pemerintah yaitu pada 2016 semua guru untuk tingkat Sekolah Dasar sudah bersertifikat. Pencapaian target ini tentunya disesuaikan dengan besaran jumlah guru yang harus disertifikasi dan kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi.

Penghapusan Ditjen PMPTK merupakan upaya pemerintah untuk menyerahkan urusan sertifikasi kepada ahlinya. Urusan sertifikasi guru pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas akan diserahkan pada direktorat yang sesuai. Tanggung jawab sertifikasi yang selama ini diampu oleh Ditjen PMPTK dinilai sebagai tanggung jawab yang berat dengan hasil yang belum – untuk tidak mengatakan tidak – sesuai harapan. Dengan menyerahkan urusan sertifikasi kepada masing-masing direktorat yang bersangkutan, maka diharapkan target pencapaian sertifikasi serta kualitas output guru sertifikasi dapat lebih ditingkatkan.

Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemendiknas merupakan upaya pendekatan kepada tujuan (goal attainment approach) (Robbins, 1994) peningkatan mutu pendidikan, jika dilihat dari sisi tujuan. Dengan kata lain prinsip Management By Objective (MBO) menjadi titik tekan dari upaya pemerintah. Restrukturisasi – kalau tidak ingin mengatakan reformasi – merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Desain pencapaian tujuan merupakan salah satu upaya efisiensi dan efektivitas organisasi. Penghapusan Ditjen PMPTK dan pengalihan tugas sertifikasi kepada direktorat yang berwenang diharapkan dapat menjadikan upaya sertifikasi menjadi lebih efisien dan efektif. Lalu apakah langkah pemerintah untuk reformasi birokrasi menjadi langkah yang tepat?. Kita tunggu saja perjalanan struktur birokrasi baru Kemendiknas.

5 thoughts on “Penghapusan Ditjen PMPTK dan Reformasi Birokrasi Kemendiknas

  1. JUNUS TLOIM says:

    DITJEN PMPTK DIHAPUS JUGA TIDAK APA-APA YANG PENTING ADA BADAN KHUSUS YANG MASIH PEDULI DAN SEMANGAT MENGURUS NASIP GURU-GURU INDONESIA SECARA IKHLAS.

  2. ENCE SUTISNA says:

    Saya sangat setuju dengan dihapuskannya Ditjen PMPTK dan berharap pengembangan mutu tendik dapat lebih sistemik dan sistematis. Salah satu program PMPTK yang masih berjalan dan perlu ditinjau ulang adalah pelaksanaan program BERMUTU yang kami rasakan seolah-olah memarginalkan salah satu komponen pembina, pengembang dan pengendali mutu tendik di lapangan yaitu pengawas, terutama pengawas pembina di KKG/KKKS. Dalam panduan pelaksanaan program BERMUTU, pengawas Pembina KKG/KKKS sama sekali tidak diberi peranan padahal sebelumnya Pengawas Pembina KKG/KKKS itulah yang memegang peranan strategis di kelompok. Demikian, TERIMA KASIH

  3. M. JON says:

    Atas nama Komunitas Kepala Sekoloah/Guru Kota Malang Jatim menyampaikann aspirasinyanbahwa sbb:
    Repormasi birokrasi mang sangat diperlukan, tapi tidak perlu menghapus PMPTK.
    Kedua salah satu ujud keberhasilann wacana kami tentang sertifikasi guru lewat PMPTK baik, hanya perlu ditinjau ulang agar masyarakat jelas proses nya.
    Artinya sejak munculnya sertifikasi guru beserta undang-undangnya yang telah dilaksanakan mulai tahun 2006 s/d sekarang yang perlu disikapi adalah berapa kuota yang diberikan tiap tahunya kedaerah itu yang tidak jelas !.
    Terbukti penggelembungan kuota itu terjadi didaerah suatu contoh : pusat menetapkan kuota 100 guru lulus sertifikasi tapi di daerah mengelembung jadi 200 guru dinyatakan lulus sertifikasi dan harus menerima haknya.
    Pada hal setiap tahun kuota itu dari pemerintah pusat juga ada perubahan, barang kali itulah kerancuan yang dibuat dasar alasan PMPTK oleh pemrintah mau dihapus, tapi kami dari suara komunitas kepala Sekolah dan Guru tidak setuju.
    Berikutnya semua komunitas guru/Kep.Sek.jelas maka tunjangan sertifikasi bagi mereka yang dah dapat disatukan jadi satu gaji tiap bulan untuk ngantisipasi kejelasan tsb.
    Sebab didaerah Kab./Kota kesenjangan sering terjadi bahkan data hilang karena dimanipulasi diderah.dll.
    Yang semestinya kedepan tunjangan sertifikasi semakin jelas pertahunnya namun dikala ini tambah rancu tentang pencairanya.
    Sebaiknya dana sertifikasi jangan dikirim ke Bupati/Walikota saya sangat setuju kepada mereka yang diberi hak dan wewenang dalam hal ini adalah LPMP sepertu dulu jejak yanmg kami unduh di internet begitu
    Pertantanyaan Kenapa sekarang kok dikirim Bup./Wawlikota.? ( artinya uang sertifikasi kok dikirim lewat itu tadi pada hal proses pencairan pengajuan kepada LPMP )dan akan lebih efektip kalau dana itu lewat proses yang mengajukan ( tidak banyak menipulasi data )harapan kami direspon positip.

  4. M. JON says:

    Masalah pengiriman uang sertifikasi bagi mereka yang berhak mendapatkan tunjangan dan berhak menerimanya, karena mereka dinyatakan lulus dengan bukti sertifikat.
    Kenapa kedepan tidak semakin jelas bahkan tambah kabur ( rancu ) mengapa demikian ?
    Kami sangat tidak setuju kalau pencairan dana langsung dikirim lewat Bupati./Walikota dulu proses itu LPMP, yang kami ikuti di internet :LPMP tk.1 mengirmkan dana itu ke Tim Sertifikasi misal UM Wilayah 15 dan ditransper ke mereka yang berhak dalam masalah ini data nya akan lebih valid ketimbang Bup./Wlikota.
    Akhirnya terjadi kesenjangan dimana-mana dan rancu gara-gara data tidak jelas dampake sertifikasi mau dibuyarkan, ada juga mereka yang dah lulus suruh mengembalikan dsb.
    Itu loo ….. !!! bicara apa dengan siapa ?
    Kemudian guru agama yang saat-saat ni mengeluh kareana belum cair dan mereka 2 dimensi artinaya guru agama yang nip.diknas dan gr agama pengajuan sertifikasinya lewat depag dan dinyatakan lulus ni !
    Wacana dampak ketidak ada perubahan keberhasilan tampak nya dari sumber pembawa kemajuan pemerintah dan tidak sportif.
    Kami sadar bahwa bentuk sportifpitas kirta junjung tinggi misal dana itu cair 6 bln. sekali ok.tapi sportip gak usah ditanyakan seharusnya keluar.Apalagi yang sering tanya tambah ditakut-takuti dsb.
    Saya sangat setuju kalau reformasi birokrasi terbukti dari sekarang pengangkatan kepala sekolah era sekarang ,diambilkan dari guru smp, sma, smk dsb.
    Kami protes keras kenapa demikian bagaimana birokrasinya ?
    Banyaknya mutasi tanpa ada batas maksimal juga dampake pada birokrasi itu sendiri.

  5. M. JON says:

    Di sela- sela data tidak valid identik muncul kurupsi,(kkn) dari segala penjuru termasuk dari awalnya manipulasi data.
    Yang tadi didepan sudah kami tulis, trims …………….salam AREMANIA ” Salam Satu Jiwa ”
    Ok …………..3 X …………!!!!
    ” Siap bersaing di Era Globalisasi, Demokrasi, Tehnologi , Informasi dan Komunikasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: