Menggugat Relasi Negara dengan Masyarakat dalam Pendidikan

2

January 16, 2013 by kamalfuadi


Pendidikan Berbasis MasyarakatSebagai sebuah sistem, pendidikan meniscayakan adanya relasi antara Negara (baca: pemerintah) dengan masyarakat. Relasi itu terbangun karena Negara adalah pihak yang berkewajiban sebagai penyelenggara sekaligus pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas pendidikan. Sedangkan masyarakat adalah pihak yang berhak menerima pendidikan sebagaimana tercantum dalam konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Relasi Negara dengan masyarakat hampir-hampir selalu dipandang sebagai relasi antara Negara sebagai penguasa dan masyarakat sebagai yang dikuasai. Ujung-ujungnya, berdasarkan pandangan tersebut, masyarakat diposisikan sebagai subordinat dari Negara.

Dalam ranah pendidikan, Indonesia mengalami kondisi di mana masyarakat sering hanya menjadi objek. Negara bertindak dominan dan mengatur pendidikan. Walaupun pendidikan dimasukkan sebagai salah satu bidang yang harus didesentralisasikan, pada kenyataannya negara memiliki peran yang sangat dominan. Contoh paling baik untuk menggambarkan kondisi tersebut misalnya pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Praktik pendidikan dengan peran negara yang dominan disebut penulis buku sebagai praktik pendidikan yang menerapkan prinsip pendidikan berbasis negara (state-based education). Menurut penulis, praktik tersebut hanya melahirkan partisipasi masyarakat yang semu (quasi participation). Inilah kritik yang penulis paparkan dalam buku ini.

Buku yang ditulis oleh seorang dosen yang bergelut dengan isu pendidikan ini berusaha mendedahkan dengan gamblang relasi antara Negara dengan masyarakat dalam pendidikan dari kacamata pendidikan kritis.

Perspektif pendidikan kritis menjadi bahasan pertama dari buku kecil namun berisi ini. Sederet nama tokoh pendidikan kritis mulai dari Paulo Freire, Michael W. Apple, Henry A. Giroux, hingga Peter Mclaren secara apik dan berurutan dipaparkan penulis dengan membedakan pemikiran pendidikan kritis mereka menjadi empat aliran.

Secara garis besar, buku ini membahas konsep pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) di mana pendidikan (seharusnya) berasal dari gagasan dan kebutuhan yang diusung dari dan oleh masyarakat. Dalam buku ini dipaparkan juga praktik dari pendidikan berbasis masyarakat yang selama ini telah berjalan di Indonesia.

Gagasan pendidikan berbasis masyarakat selaras dengan semangat demokratisasi pendidikan dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia. Reformasi pendidikan menghendaki adanya pergeseran pendidikan yang semula sentralistik menjadi desentralistik, dari praktik pendidikan otoriter menjadi praktik pendidikan demokratis, dan dari paradigma state centered menjadi paradigma community centered.

Buku ini secara khusus mengaitkan konsep pendidikan berbasis masyarakat dengan Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Menurut penulis, kedua pasal tersebut bertentangan dengan konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat yang menghendaki adanya kepercayaan terhadap masyarakat untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kekuatan, ketrampilan, pengalaman, dan kebutuhannya secara mandiri dan otonom.

Dengan menggunakan alur pemikiran Michael Foucault tentang relasi power/knowledge, penulis melalui buku ini sampai pada kesimpulan bahwa melalui UU Sisdiknas, Negara (baca: pemerintah) telah memproduksi hubungan dominatif dengan masyarakat dalam pendidikan. Akibatnya, masyarakat menjadi objek pengetahuan dan kebijakan (hal. 121).

Dari berbagai praktik pendidikan berbasis masyarakat yang berjalan selama ini, penulis membagi pendidikan berbasis masyarakat menjadi dua. Pertama, penulis mengistilahkan praktik pendidikan yang masih mengikuti aturan pemerintah dengan istilah pendidikan berbasis masyarakat tradisional. Kedua, praktik pendidikan yang berasal dari dan berpihak kepada masyarakat disebut penulis dengan istilah pendidikan berbasis masyarakat organik.

Dengan melihat fenomena praktik pendidikan yang tengah berjalan, penulis memberikan rekomendasi agar relasi yang terbangun antara Negara dengan masyarakat dalam pendidikan adalah relasi yang bersifat kemitraan (partnership) di mana Negara berperan tidak lebih sebagai pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat.

Buku ini layak untuk dikaji sebagai bahan untuk menelaah ulang sistem pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, buku ini juga patut menjadi bahan untuk menelaah ulang relasi Negara dengan masyarakat dalam pendidikan.

Diresensi oleh Kamal Fuadi

Judul : Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan

Penulis : Toto Suharto

Penerbit : LKiS

Cetakan : Pertama, 2012

Tebal : xiv+170 halaman

Harga : Rp 27.500

ISBN : 978-979-25-5373-4

2 thoughts on “Menggugat Relasi Negara dengan Masyarakat dalam Pendidikan

  1. critical pedagogy😀

    nyari buku ini di semarang, susah😦

  2. kamalfuadi says:

    hehe, waktu itu aku dapet di Gramedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: