Membongkar Praktik Korupsi Pemerintah Daerah

1

April 5, 2013 by kamalfuadi


Cover_Gurita Korupsi Pemerintah DaerahPraktik korupsi tengah marak terjadi di hampir semua lini di Indonesia, terlebih pada era otonomi daerah di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah. Desentralisasi pemerintahan telah memberikan ruang bagi desentralisasi korupsi. Fenomena tersebut tergambar dari banyaknya kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan wakil rakyat di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kasus korupsi.

Data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 sampai Februari 2013, sudah ada 291 kepala daerah, baik Gubernur/Bupati/Walikota yang terjerat kasus korupsi. Rinciannya, Gubernur 21 orang, Wakil Gubernur 7 Orang, Bupati 156 orang, Wakil Bupati 46 orang, Walikota 41 orang dan Wakil Walikota 20 orang. Anggota legislatif yang terjerat korupsi di DPRD Kabupaten/Kota tercatat sebanyak 431 orang dan DPRD Provinsi 2.545. Jumlah tersebut adalah 6,1 persen dari total 18.275 anggota DPRD se-Indonesia. Jumlah aparatur pemerintah di bawah kepala daerah yang terlibat korupsi juga tinggi, mencapai lebih dari 1.200 orang.

Banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi agaknya merupakan hasil dari pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung. Untuk bertarung di pemilukada, calon kepala daerah terpaksa mengeluarkan ongkos politik yang mahal. Setelah calon kepala daerah berhasil mendapatkan jabatan, mereka juga harus mengeluarkan biaya besar untuk memelihara konstituen dan membayar balas jasa kepada partai politik (parpol) pengusung.  Penyalahgunaan wewenang pun banyak terjadi pada proyek pelaksanaan barang dan jasa. Hasil Program pelaksanaan barang dan jasa sering digunakan membiayai konstituen dan parpol pendukung, serta mengembalikan modal politik. Buku yang ditulis oleh dua orang dosen yang berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan daerah ini mengetengahkan praktik-praktik korupsi pemerintah daerah dengan bukti-bukti yang kuat. Buku ini secara runtut menjelaskan praktik korupsi dari mulai korupsi oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Gubernur/Bupati/Walikota, birokrasi hingga korupsi yang dilakukan oleh aparat desa.

Kedua penulis dengan begitu jeli mengungkap variasi modus korupsi yang biasa dilakukan oleh para koruptor. Hasil investigasi yang dituangkan buku ini menyebutkan beberapa modus tersebut seperti pungli, suap, potongan, mark up proyek, proyek fiktif, anggaran ganda, korupsi dana bantuan sosial, korupsi beras bagi orang miskin yang melibatkan kepala desa, memperkaya diri melalui rekayasa regulasi, dan pemberian uang purnabakti dengan jumlah cukup besar kepada anggota DPRD.

Kehadiran buku ini merupakan respon terhadap persoalan korupsi yang menjangkiti bangsa ini. Memang telah banyak kajian dan buku yang ditulis mengenai praktik korupsi. Namun, kedua penulis telah membandingkan konten buku yang ditulisnya dengan buku-buku sejenis yang sudah terlebih dahulu terbit. Buku ini mengambil posisi sebagai buku yang berbeda dari buku yang lain dengan mencoba memfokuskan pada upaya membongkar postur tubuh organisasi pemerintah daerah dan praktik korupsi di dalamnya.

Pembaca diajak untuk memahami bahwa persoalan korupsi telah terdesentralisasi dengan begitu sempurna karena ia telah masuk ke sendi-sendi kehidupan. Dapat dikatakan jika korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa yang menggurita. Walaupun sudah ada niatan baik dari berbagai pihak termasuk Presiden SBY, regulasi yang mengatur, lembaga yang menangangi khusus perkara korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi), perayaan hari anti korupsi, dan berbagai slogan lainnya mengenai gerakan anti korupsi, namun ternyata korupsi masih tetap berjalan dengan modus yang semakin canggih. Korupsi yang terdesentralisasi ini menjadikan daerah terancam bangkrut. Kebangkrutan ini berimplikasi pada buruknya pelayanan publik, biaya investasi yang tinggi, dan macetnya pembangunan di daerah.

Semangat yang dibawa oleh buku ini adalah semangat untuk menjadikan korupsi sebagai musuh yang harus diperangi bersama. Semangat tersebut merupakan bentuk optimisme penulis bahwa kelak korupsi dalam tubuh pemerintah daerah, politisi daerah, dan aparat desa harus dapat terkurangi baik jumlah maupun intensitasnya. Penulis meyakinkan pembaca bahwa harapan itu masih ada.

Judul: Gurita Korupsi Pemerintah Daerah

Penulis: Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman

Penerbit: Kaukaba Dipantara, Yogyakarta

Terbit: 2013

Tebal: xviii+150 halaman

Harga: Rp. 37.000,-

One thought on “Membongkar Praktik Korupsi Pemerintah Daerah

  1. semoga menjadi pencerahan bagi kita untuk menjauhkan diri dari korupsi dngn sejauh2nya,, betapa besar dosa korupsi -menyengsarakan rakyat..dana yg seharusnya buat kebaikan rakyat, di gunakan tak semestinya- korupsi=cari duit praktis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: