Sisi Lain Istana Presiden Gus Dur*


*Dimuat dalam rubrik RESENSI Harian Koran Madura edisi Jum’at, 11 Februari 2015

Presiden Keempat Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur ibarat sumur yang tak pernah kering. Banyak hal yang dapat ditimba dari pribadi yang dikenal penuh kontroversi dari mulai guyonan khas Gus Dur hingga pemikiran beliau tentang keIslaman dan keIndonesiaan. Banyaknya hal yang menarik dari Gus Dur telah menarik minat banyak orang untuk menuliskannya dalam bentuk buku utuh maupun tulisan-tulisan pendek yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku.

Buku karya Priyo Sambadha ini adalah salah satunya. Ditulis oleh seorang mantan staf kepresidenan yang hampir setiap hari intens berinteraksi langsung dengan Gus Dur semasa di istana kepresidenan, buku ini menyuguhkan cerita-cerita lucu dan unik yang mungkin selama ini tidak banyak diketahui orang. Pada saat Gus Dur menjadi Presiden, Priyo sudah 14 tahun bekerja di istana.

Sejak Gus Dur dilantik sebagai presiden, kehadiran beliau beserta keluarga di istana, sebagaimana dituturkan penulis, telah memberikan warna yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Penulis yang telah bertugas di istana sejak era Presiden Soeharto ini lebih banyak membandingkan kehidupan keseharian Presiden Gus Dur dengan Presiden Soeharto. Secara umum, penulis berpandangan bahwa banyak peraturan atau kebiasaan yang secara signifikan berubah di lingkungan istana presiden. Continue reading

Advertisements

Menjelajahi Museum Jawa Barat dan Banten


Barangkali tidak a31 MUSEUM JAWA BARAT-BANTENda yang pernah mencoba untuk menghitung jumlah sekaligus mengumpulkan data secara lengkap museum yang terdapat di Jawa Barat dan Banten. Hal ini dimaklumi karena museum bukan menjadi pilihan utama tempat kunjungan wisata dalam daftar tempat wisata sebagian besar orang. Rata-rata orang lebih memilih berkunjung ke tempat wisata lainnya dibanding berkunjung ke museum. Bahkan museum sering dianggap bukan bagian dari tempat wisata. Ia adalah tempat yang berkaitan dengan penelitian, belajar,  dan hal-hal serius lainnya. Hanya peneliti dan pelajar saja yang mengunjungi museum untuk keperluan penelitian dan tugas sekolah.

Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Edi Dimyati penulis buku “31 Museum Jawa Barat+Banten”. Di sela-sela kesibukannya sebagai redaktur salah satu majalah kenamaan di Ibukota, ia meluangkan waktu untuk berwisata, belajar, dan mendokumentasikan museum-museum yang ada di Jawa Barat dan Banten. Sebelumnya ia telah merampungkan pendokumentasian museum-museum di DKI Jakarta melalui buku berjudul “47 Museum Jakarta” (Gramedia, 2010).

Jika sebagian besar orang menganggap berkunjung ke museum adalah hal yang membosankan, bagi penulis buku ini berkunjung ke museum justru menjadi hal menyenangkan. Banyak informasi historis dapat dipelajari dan didapatkan dari museum.   Continue reading

Membongkar Praktik Korupsi Pemerintah Daerah


Cover_Gurita Korupsi Pemerintah DaerahPraktik korupsi tengah marak terjadi di hampir semua lini di Indonesia, terlebih pada era otonomi daerah di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah. Desentralisasi pemerintahan telah memberikan ruang bagi desentralisasi korupsi. Fenomena tersebut tergambar dari banyaknya kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan wakil rakyat di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kasus korupsi.

Data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 sampai Februari 2013, sudah ada 291 kepala daerah, baik Gubernur/Bupati/Walikota yang terjerat kasus korupsi. Rinciannya, Gubernur 21 orang, Wakil Gubernur 7 Orang, Bupati 156 orang, Wakil Bupati 46 orang, Walikota 41 orang dan Wakil Walikota 20 orang. Anggota legislatif yang terjerat korupsi di DPRD Kabupaten/Kota tercatat sebanyak 431 orang dan DPRD Provinsi 2.545. Jumlah tersebut adalah 6,1 persen dari total 18.275 anggota DPRD se-Indonesia. Jumlah aparatur pemerintah di bawah kepala daerah yang terlibat korupsi juga tinggi, mencapai lebih dari 1.200 orang.

Banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi agaknya merupakan hasil dari pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung. Untuk bertarung di pemilukada, calon kepala daerah terpaksa mengeluarkan ongkos politik yang mahal. Setelah calon kepala daerah berhasil mendapatkan jabatan, mereka juga harus mengeluarkan biaya besar untuk memelihara konstituen dan membayar balas jasa kepada partai politik (parpol) pengusung.  Penyalahgunaan wewenang pun banyak terjadi pada proyek pelaksanaan barang dan jasa. Hasil Program pelaksanaan barang dan jasa sering digunakan membiayai konstituen dan parpol pendukung, serta mengembalikan modal politik. Buku yang ditulis oleh dua orang dosen yang berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan daerah ini mengetengahkan praktik-praktik korupsi pemerintah daerah dengan bukti-bukti yang kuat. Buku ini secara runtut menjelaskan praktik korupsi dari mulai korupsi oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Gubernur/Bupati/Walikota, birokrasi hingga korupsi yang dilakukan oleh aparat desa.

Kedua penulis dengan begitu jeli mengungkap variasi modus korupsi yang biasa dilakukan oleh para koruptor. Hasil investigasi yang dituangkan buku ini menyebutkan beberapa modus tersebut seperti pungli, suap, potongan, mark up proyek, proyek fiktif, anggaran ganda, korupsi dana bantuan sosial, korupsi beras bagi orang miskin yang melibatkan kepala desa, memperkaya diri melalui rekayasa regulasi, dan pemberian uang purnabakti dengan jumlah cukup besar kepada anggota DPRD.

Kehadiran buku ini merupakan respon terhadap persoalan korupsi yang menjangkiti bangsa ini. Memang telah banyak kajian dan buku yang ditulis mengenai praktik korupsi. Namun, kedua penulis telah membandingkan konten buku yang ditulisnya dengan buku-buku sejenis yang sudah terlebih dahulu terbit. Buku ini mengambil posisi sebagai buku yang berbeda dari buku yang lain dengan mencoba memfokuskan pada upaya membongkar postur tubuh organisasi pemerintah daerah dan praktik korupsi di dalamnya.

Pembaca diajak untuk memahami bahwa persoalan korupsi telah terdesentralisasi dengan begitu sempurna karena ia telah masuk ke sendi-sendi kehidupan. Dapat dikatakan jika korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa yang menggurita. Walaupun sudah ada niatan baik dari berbagai pihak termasuk Presiden SBY, regulasi yang mengatur, lembaga yang menangangi khusus perkara korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi), perayaan hari anti korupsi, dan berbagai slogan lainnya mengenai gerakan anti korupsi, namun ternyata korupsi masih tetap berjalan dengan modus yang semakin canggih. Korupsi yang terdesentralisasi ini menjadikan daerah terancam bangkrut. Kebangkrutan ini berimplikasi pada buruknya pelayanan publik, biaya investasi yang tinggi, dan macetnya pembangunan di daerah.

Semangat yang dibawa oleh buku ini adalah semangat untuk menjadikan korupsi sebagai musuh yang harus diperangi bersama. Semangat tersebut merupakan bentuk optimisme penulis bahwa kelak korupsi dalam tubuh pemerintah daerah, politisi daerah, dan aparat desa harus dapat terkurangi baik jumlah maupun intensitasnya. Penulis meyakinkan pembaca bahwa harapan itu masih ada.

Judul: Gurita Korupsi Pemerintah Daerah

Penulis: Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman

Penerbit: Kaukaba Dipantara, Yogyakarta

Terbit: 2013

Tebal: xviii+150 halaman

Harga: Rp. 37.000,-

Tuntunan Agar Guru Lebih Kreatif dan Inovatif*


STOP MENJADI GURU

*Dimuat di KORAN JAKARTA edisi Selasa 12 Februari 2013

Guru adalah garda terdepan dalam pendidikan. Sistem pendidikan boleh canggih, kurikulum boleh hebat, namun di atas semua itu dedikasi, keikhlasan, dan teladan yang diberikan gurulah yang akan menentukan keberhasilan upaya pencerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Setiap guru tentu sangat memahami kewajibannya sebagai seorang guru. Kewajiban yang diketahui setiap guru adalah mengajar atau mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.Tanggung jawab yang diemban setiap guru adalah tanggung jawab untuk menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang cerdas. Namun untuk mendapat sebutan guru, dengan mengajar saja sangat tidak memadai. Kecerdasan yang ditandai dengan penguasaan pengetahuan tidak menjadi tolok ukur keberhasilan menjadi seorang guru.

Melalui buku berjudul Stop Menjadi Guru!, Asep Sapa’at menjelaskan dengan begitu gamblang bagaimana (seharusnya) menjadi seorang guru yang berhasil tidak hanya dalam proses transformasi ilmu pengetahuan, namun juga berhasil dalam menanamkan karakter melalui pemberian contoh berisi nilai-nilai dan norma-norma yang baik.

Penulis mengawali pembahasan buku dengan penjelasan yang menekankan arti penting bagi guru untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai impian atau cita-cita yang harus mereka raih di masa mendatang. Terkait dengan impian peserta didik, gurulah yang memegang peranan penting dalam membangkitkan keberanian peserta didik untuk bermimpi. Karena peserta didik sebagai manusia mempunyai impian. Sekolah tempat mereka belajar harus menjadi tempat terbaik untuk mewujudkan impian-impian peserat didik di masa depan (halaman 4). Continue reading

Menggugat Relasi Negara dengan Masyarakat dalam Pendidikan


Pendidikan Berbasis MasyarakatSebagai sebuah sistem, pendidikan meniscayakan adanya relasi antara Negara (baca: pemerintah) dengan masyarakat. Relasi itu terbangun karena Negara adalah pihak yang berkewajiban sebagai penyelenggara sekaligus pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas pendidikan. Sedangkan masyarakat adalah pihak yang berhak menerima pendidikan sebagaimana tercantum dalam konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Relasi Negara dengan masyarakat hampir-hampir selalu dipandang sebagai relasi antara Negara sebagai penguasa dan masyarakat sebagai yang dikuasai. Ujung-ujungnya, berdasarkan pandangan tersebut, masyarakat diposisikan sebagai subordinat dari Negara.

Dalam ranah pendidikan, Indonesia mengalami kondisi di mana masyarakat sering hanya menjadi objek. Negara bertindak dominan dan mengatur pendidikan. Walaupun pendidikan dimasukkan sebagai salah satu bidang yang harus didesentralisasikan, pada kenyataannya negara memiliki peran yang sangat dominan. Contoh paling baik untuk menggambarkan kondisi tersebut misalnya pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Praktik pendidikan dengan peran negara yang dominan disebut penulis buku sebagai praktik pendidikan yang menerapkan prinsip pendidikan berbasis negara (state-based education). Menurut penulis, praktik tersebut hanya melahirkan partisipasi masyarakat yang semu (quasi participation). Inilah kritik yang penulis paparkan dalam buku ini. Continue reading

Menentukan Arah dan Masa Depan Pendidikan Nasional*


*Dimuat di Koran Jakarta, Selasa 20 November 2012

Banyak tokoh di negeri ini yang memiliki konsen serius tentang pendidikan. Salah satunya HAR Tilaar. Untuk menghormatinya, sejumlah tokoh menulis artikel dalam rangka ulang tahun dasawindunya. Mereka mengupas situasi belajar-mengajar yang sampai dewasa ini belum menemukan titik jelas arah.

Dalam buku ini termuat karya 26 artikel tentang arah dan masa depan pendidikan nasional. Secara umum, para penulis melihat bahwa pendidikan nasional hingga saat ini berada di persimpangan jalan. Mereka mencoba memberi alternatif solusi bagi persoalan tersebut.
Tulisan-tulisan dalam buku dibagi ke dalam dua kelompok, yakni tentang hidup dan pemikiran Tilaar yang banyak didedikasikan untuk pendidikan dan persoalan-persoalan pendidikan yang ditelaah dari berbagai perspektif.

Walaupun terdapat penulis yang pesimistis, di sisi lain ada juga pandangan yang optimistis tentang masa depan pendidikan Indonesia. Di tengah berbagai persoalan yang menerpa dunia pendidikan, para penulis mengkritik dan memberi solusi konstruktif.

Mengenai hidup dan pemikiran Tilaar, Darmaningtyas menyajikan satu-satunya tulisan dalam buku ini sebagai hasil diskusi langsung dengan Tilaar. Darmaningtyas menemukan arus pemikiran yang berbeda pada diri Tilaar, yang dimulai dari konservatif, konstruktif, dan kemudian (saat ini) berada pada arus kritis (halaman 39-58). Continue reading

Menggugat Model Pendidikan Kapitalis


kamal1

Judul Buku : Metode Pendidikan Marxis Sosialis, Antara Teori dan Praktik

Penulis : Nurani Soyomukti

Penerbit : Arruzz Media

Tahun Terbit : Desember 2008

Jumlah Halaman : 316

Dunia pendidikan saat ini sedang kehilangan akar tempat pendidikan berpijak. Secara umum, pelaksanaan pendidikan cenderung mengabaikan upaya mencari pilihan ideologis, sehingga pijakan-pijakan asumsi-asumsi idealistik tidak lagi menjadi suatu keharusan. Akibatnya pelaksanaan proses pendidikan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan praktis sesaat. Sebagai implikasi perkembangan globalisasi dan kapitalisme, kerangka berfikir pendidikan cenderung bersifat pragmatis. Berangkat dari kenyataan ini, penulis menawarkan urgensi reideologisasi pendidikan agar pendidikan tidak lagi hanya menjawab kepentingan industri dan melayani kebutuhan pasar (kapitalisme).

Upaya reideologisasi pendidikan yang ditawarkan penulis dimulai dengan terlebih dahulu membongkar nalar postmodernisme yang melanda dunia dan menjadi model yang digandrungi. Nalar berfikir postmodernisme menjadi mainstream dalam setiap aktivitas berfikir sebagian besar manusia. Dalam aktivitasnya, kaum postmodernis menjadikan filsafat dan pengetahuan bukan lagi persoalan bagaimana memahami objek, tetapi beralih menjadi persoalan bahasa, struktur pikiran, ilusi, makna dan lain sebagainya. Pendidikanpun tak luput dari perhatian kaum postmodernis. Penulis berpandangan bahwa tampaknya pendidikan kapitalisme memang menurunkan filsafat dan metode pembelajaran postmodernis untuk menghilangkan aspek totalitas pembelajaran. Cita-cita yang penuh muatan ideologis dianggap akan memaksa anak-anak kepada kepentingan ideologis. Setiap tujuan ideologis selalu dicurigai akan dikendalikan kepentingan politis dan kepentingan politis selalu dianggap naif. Padahal setiap tindakan untuk menjauhkan anak didik dari tujuan politis ideologis ternyata semakin memperbesar individualisme. Continue reading